(CAKAPLAH) - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta pemerintah menunda pembukaan kembali sekolah jelang penerapan normal baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Permintaan itu merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan 800 anak terpapar pandemi Covid-19 hingga akhir Mei 2020.

Pemerintah, menurut dia, harus memberikan perhatian besar pada keselamatan anak-anak peserta didik dari ancaman pandemi Covid-19. Basarah juga meminta pemerintah belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan (Korsel) yang meliburkan kembali 838 sekolah pada Jumat, 29 Mei 2020 setelah kasus Covid-19 di Ibu Kota Seoul melonjak kembali.

Selain pertimbangan keselamatan anak-anak, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menuturkan, sektor pendidikan berbeda dengan sektor usaha yang aktif atau tidaknya langsung berdampak pada hajat hidup orang banyak.

"Jika belajar secara online masih bisa, sebaiknya sektor pendidikan tidak terburu-buru mengikuti kondisi new normal," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (31/5/2020).

Sebelum membuka kembali sekolah, Basarah menyarankan pemerintah melakukan studi mendalam sebelum memutuskan untuk membuka kembali semua sekolah di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Kepada semua pihak, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dia mengajak untuk belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan yang memerintahkan siswa-siswi di negeri itu kembali belajar secara virtual dari rumah masing-masing agar lingkungan sekolah tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19 bagi siswa/siswi sekolah.

Data dari KPAI, menyebutkan, 129 dari 800 anak yang terpapar Covid-19 meninggal dengan status pasien dalam pengawasan (PDP). Seangkan 14 anak lainnya meninggal dengan status terkonfirmasi positif Covid-19.

Melihat fakta tersebut, Basarah berharap semua pihak memang tidak main-main saat membuat keputusan untuk segera membuka kembali sekolah-sekolah di Indonesia. Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu menyatakan keselamatan anak-anak peserta didik wajib menjadi perhatian utama.

Menurut dia, dengan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) nasib generasi muda yang potensial itu bisa diselamatkan. Basarah lantas mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang punya otoritas dalam dunia pendidikan harus terburu-buru meninggalkan cara belajar virtual itu untuk seluruh jenjang pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi.

"Mari bersama-sama kita kaji secara mendalam terlebih dahulu soal ini sebelum kita mengambil keputusan penting. Jangan sampai kita menyesali keputusan kita sendiri pada masa depan," ujarnya.

Basarah mengemukakan model pendidikan jarak jauh yang sudah dipersiapkan secara bertahap dan matang sebelumnya, termasuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, hendaknya dijadikan priotitas pada saat pandemi Covid-19.

Dia berpendapat pengalokasian dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beli pulsa dan lain-lain masih perlu diteruskan sampai situasi benar aman dari pandemi Covid-19. "Semua pihak tidak perlu terburu-buru untuk melakukan aktivitas pembelajaran dengan tatap muka langsung," ucapmya.

Pembelajaran jarak jauh, Basarah memaparkan, masih tepat pada saat ini sambil mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia berkurang atau aman. "Perlu sabar menunggu hingga situasi benar-benar aman, khususnya untuk sektor pendidikan," katanya.

Sektor pendidikan, hendaknya menjadi yang terakhir diaktifkan kembali ke kondisi normal baru.