Anggota DPR RI Abdul Wahid.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota Komisi VII DPR RI menyoroti keluhan beberapa warga Riau yang menjerit karena tagihan listrik melonjak tiba-tiba. Di tengah pandemi Covid-19 bukannya terbantu, warga malah merasa terbebani oleh tagihan tak menentu PLN.
Banyak tagihan listrik warga Riau bulan ini dipatok PLN tiga kali lipat tagihan biasa, bukan rata-rata pemakaian tiga bulan belakangan.
"Biasa saya sebulan tagihannya sekitar tiga ratus ribu rupiah. Kalau memang rata-rata pemakaian tiga bulan yang dipakai PLN, tagihan saya bulan ini harusnya sekitar tiga ratus ribu rupiah juga. Tapi bulan ini melonjak sembilan ratus ribu rupiah. Itu rata-rata pemakaian namanya, tapi langsung dikalikan tiga. Padahal pemakaian listrik saya berkurang dari biasanya. Karena saat pandemi ini saya tak buat kue untuk jualan lagi," ujar Ria, warga Panam, Pekanbaru.
Keluhan serupa banyak disampaikan warga Riau di media sosial dan group WhatsApp.
Hal ini mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI Dapil Riau, Abdul Wahid.
"Kemarin memang sudah ada beberapa daerah yang mengalami kasus serupa. Sudah PLN sampaikan ke kita, tapi bukan Riau. PLN mengatakan hal itu terjadi karena petugasnya tak turun langsung ngecek KWH meter, karena petugas belum turun, tapi tagihan dah terlanjur dibayar, jadi sekarang hitung ulang. Tapi kita tak tahu ini apakah di Riau seperti itu juga," kata Abdul Wahid, Jumat (5/6/2020).
Melihat kejadian seperti ini, ada dua hal yang menjadi pertanyaan anggota DPR RI asal Riau itu, apakah PLN menaikkan tarif atau memang tagihan beberapa bulan tak tercatat dengan baik.
"Saat ini kan belum ada penjelasan dari PLN. Ini harus jadi ealuasi, seharusnya kan PLN membuat manajemen lebih baik. Ini berhubungan dengan pelayanan, jasa. Kami yang jadi titik tolaknya adalah pelayanan, kalau tidak baik tentu maayarakat komplain. Kalau terjadi kenaikan itu mereka konfirmasi dong, biar masyarakat tak kaget," tegasnya lagi.
Ketua DPW PKB Riau ini mengatkaan, sebenarnya kalau dijelaskan detail masyarakat bisa menerimanya. "Tapi jika kebijakan diambil tanpa ada konfirmasi, masyarakat akan kecewa," ujarnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |