Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat/Net
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tagihan listrik beberapa hari terakhir jadi pembicaran publik. Kenaikannya dinilai di luar kewajaran, hingga mencapai 400% persen.
Kenaikan yang besar itu mengundang kecaman dari banyak pihak. Salah satunya datang dari anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat. Ia menyayangkan kejadian tersebut.
"Sejak kemarin saya mendapatkan informasi terus menerus dari warga bahwa mereka tagihan listriknya naik berkali lipat dari biasanya. Ada yang awalnya Rp 300 ribu, sekarang tiba-tiba menjadi Rp600 ribu. Bahkan informasinya ada yang sampai jutaan," kata Syahrul Aidi.
Dia meminta agar PLN segera memberikan kebenaran informasi atas hal itu. Jika memang informasi itu benar, maka dia sangat menyayangkan.
"Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik. Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka kita sayangkan bahwa PLN seakan-akan merampok uang rakyat melalui tagihan. Apalagi ini di saat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara" tegas Syahrul Aidi.
Menurut Syahrul Aidi, sebaiknya pemerintah melalui PLN jangan sampai menaikkan semua tarif baik itu listrik, BBM, LPG, atau lainnya di saat ekonomi yang sedang merosot tajam. PLN harus menjadikan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai panduan untuk pelayanan yang terbaik
"Jangan sampai PLN mengkambinghitamkan WFH di masa Pandemi Covid 19 sebagai acuan kenaikan karena pemakaian over di tengah masyarakat sehingga lupa menunaikan kewajiban dan memberikan hak warga sebagaimana tercantum dalan Pasal 4 UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," ujarnya.
Ia meminta PLN harus taat Hukum dan berlaku profesional sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan kepada bangsa dan negara.
"Kasihan Rakyat tatkala pemaksaan kewajiban setiap bulannya selalu diakali dengan perhitungan bisnis yang serampangan" tandas politis muda PKS itu.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan |