MERANTI (CAKAPLAH) - Akhirnya tahapan Pilkada Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Meranti dimulai. Khusus di Kecamatan Tebing Tinggi Timur (3T), tahapan itu ditandai dengan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) yang dihadiri Plh Camat Rudi Hasan di Aula Kantor Camat, Senin (15/6/2020).

Ada sebanyak 23 orang PPS se-Kecamatan 3T yang dilantik. Mereka berasal dari desa Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat (STB), Nipah Sendanu, Sendanu Darul Ihsan (SDI), Tanjung Sari, Tanjung Gadai, Teluk Buntal, dan Kepau Baru. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mukhtar dan dihadiri Panwascam, serta Bhabinkamtibmas.

"Jumlah total PPS ada 30 orang namun pelantikan di Sungai Tohor hari ini kita lakukan untuk 23 orang. Karena kendala transportasi, tujuh orang lagi pelantikannya kami titip di pelantikan PPS Kecamatan Tebing Tinggi. Mereka adalah PPS Desa Lukun dan Desa Batin Suir," ungkap Mukhtar dalam pengarahannya.

Dia juga meminta para PPS menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan melakukan koordinasi dengan pihak desa dalam pelaksanaan tahapan pilkada tersebut.

Sementara itu Plh Camat Rudi Hasan mengucapkan selamat atas pelantikan PPS tersebut. Dia berpesan agar PPS bekerja susuai aturan yang ditetapkan.

"Pelantikan PPS hari ini menandai tahapan pilkada sudah dimulai. Salah satu tugas paling dekat adalah penyiapan data pemilih. Saya berharap ada koordinasi dengan aparatur desa agar data pemilih yang disiapkan betul-betul akurat," ungkap dia.

Rudi juga minta PPS memperhatikan protokol antisipasi covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Untuk itu pihak PPS dapat berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19 tingkat desa agar tahapan-tahapan itu terlaksana sesuai ketentuan dalam new normal.

"Saya menyarankan saat pencoblosan nanti terjadwal atau pakai shif. Dalam undangan, sudah dicantumkan jam atau waktu pemilih itu datang sehingga tidak banyak yang berkumpul di TPS menunggu giliran. Kita juga perlu menyiapkan tempat cuci tangan, dan meminta pemilih wajib menggunakan masker," ujar Rudi.

Menurutnya, pilkada yang berkualitas akan terwujud dari kinerja PPS yang berkualitas pula. Hasilnya berupa tingginya partisipasi pemilih dan lancar serta amannya setiap tahapan yang terlaksana.

Terpisah, Komisioner KPU Kepulauan Meranti Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas SDM), Hanafi SSos mengatakan, hingga saat ini belum ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjelaskan teknis saat pencoblosan. Saat tahapan Pilkada dilanjutkan tanggal 15 Juni 2020 yang lalu, memang sudah ada PKPU namun baru mengatur empat tahapan lanjutan. Diantaranya Juknis pelantikan PPS dan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

"Juknis itu, diantaranya untuk pelantikan PPS, menggunakan masker, mengukur suhu tubuh saat masuk ruangan dan pakai hand sanitizer," ujar Hanafi.

Disampaikan mantan Ketua KNPI Kepulauan Meranti itu lagi, sampai saat ini juknis yang mengatur pencoblosan belum ada. Masih disusun draf nya oleh KPU RI dan harus melalui uji publik sebelum dijadikan PKPU untuk diterapkan di semua daerah yang melaksanakan Pilkada. "Memang ada beberapa wacana, seperti mencoblos menggunakan alat sekali pakai, menggunakan sampul tangan dan lainnya. Itu baru sebatas wacana, tapi di sisi lain kita juga bicara menghematkan anggaran. Jadi, kita tunggu saja seperti apa juknis (saat pencoblosan-red) di PKPU itu karena memang belum keluar hingga saat ini," kata Hanafi. (advertorial)