PELALAWAN (CAKAPLAH) - Mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar mengkritisi pengalokasian dana senilai Rp 8 miliar untuk operasional seluruh Kades dan Lurah di Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, dana tersebut dinilai bermuatan politis untuk menyukseskan Pilkada dan mengarah ke salah satu Paslon.

"Kita menilai pos dana ini tidak ada manfaatnya. Saya memandang sarat dengan kepentingan politik untuk menyukseskan salah satu Paslon pada Pilkada 2020 ini," terang Tengku Azmun Jaafar, kepada CAKAPLAH.com, Selasa (16/6/2020).

Kata Azmun, pos anggaran Rp 8 miliar sebagaimana yang ditegaskan pemda adalah untuk menangkal berita-berita hoax di tengah masyakat tidaklah tepat sasasaran sebab masalah hoax berkaitan dengan IT dan itu bukanlah domain pemda melainkan domainnya dari Tim Siber Kepolisian.

Ia memandang pos anggaran tersebut yang dilakukan pemda hanya menghambur-hamburkan uang negara. Dimana ketika masyarakat membutuhkan duit misalnya untuk membangun jalan, rumah layak huni, ataupun untuk ekonomi masarakat itu sendiri.

Tengku Azmun mengaku kaget kenapa baru tahun ini anggaran dana untuk bantuan desa dan kelurahan diposkan oleh Pemda.

"Buat program sesuailah dengan tempatnya, ini masalah sosialisasi hoax programnya yang tidak cocok. Tak masalah ada program untuk bantuan desa. Ini kentara kali politiknya," tegasnya.

Meskipun ada nuansa politiknya, namun kata Azmun harus dikemas dengan program lain misalnya membeli sepada motor untuk kepala desa. "Ini berkaitan dengan IT bukan ranahnya pemda akan tetapi ranahnya siber," paparnya.

Terkait persoalan ini ia meminta kepada pihak DPRD Pelalawan selaku lembaga kontroling juga berpikir secara rasional dan melihat aspek kebutuhan yang sangat ril di tengah masyarakat.

"Banyak generasi pintar di Pelalawan, banyak teman pakar politik di sana, tapi kok daerah kita sepertinya kehilangan pemikir," tandasnya.

Di tempat terpisah Bupati Pelalawan HM Harris, tidak mempersoalkan adanya kritikan dilayangkan kepada pemda. Justru kritikan itu menjadi bahan masukan untuk berbuat agar Kabupaten Pelalawan lebih baik.

"Kritikan harus ada. Yang terpenting kita sudah berbuat terbaik bagi daerah dan biarkan saja masyarakat yang meniliai," tandas Harris ketika dikonfirmasi, Selasa (16/6/2020).

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan menyiapkan anggaran senilai Rp 8 miliar untuk seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Anggaran untuk mensosialisasi kegiatan pemda terutama menyangkut berita-berita hoax.

Dana ini kata Bupati Harris diperuntukkan bagi setiap desa dan kelurahan untuk meluruskan informasi hoax, supaya tidak mempercayai media sosial yang ingin mengadu domba. Begitu juga penyampaian dari tim kampanye menjelang Pilkada yang bisa merusak hubungan.

"Kita menginginkan negeri kita kondusif, apalagi dari kabupaten 514 kabupaten di seluruh Indonesia, kita Pelalawan masuk dari 51 kabupaten terkondusif berinvestasi," terang Harris.

Jika daerah tak kondusif niscaya para investor mau berinvestasi di Kabupaten Pelalawan. "Oleh karena itu mari kita jaga agar daerah kita ini selalu kondusif baik itu antar suku dan antar agama," bebernya.

Berbicara partai politik, kata Harris, memiliki kepentingan yang berbeda. Hitam itu diputihkannya masyarakat yang tidak tahu, iya-iya saja. Apalagi, kepala desa banyak terpengaruh lantaran isu-isu berbagai macam harapan.

"Tetapi kita berbicara realita, dan tidak mengasut serta mengadu domba masyarakat. Silakan pesta demokrasi, siapa saja yang dipilih, tetapi daerah tetap kondusif," harapnya.