PEKANBARU (CAKAPLAH) - Perkumpulan Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik (Putap) merilis hasil survei indeks kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Riau.
Putap sendiri adalah perkumpulan akademisi muda Universitas Riau yang hari-hari berkutat di dunia kampus, aktif di beberapa kegiatan dalam dan luar kampus.
Survei yang dilakukan adalah survei dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni google form, bukan survei door to door karena mengingat penyebaran Covid-19 masih mengkhawatirkan.
"Kami memanfaatkan teknologi informasi. Menghindari kontak langsung orang dengan orang. Survei ini kami lakukan selama 10 hari, pengumpulan angket mulai dari 1 Juni - 10 Juni. Kita tidak membatasi orang melakukan polling," kata Peneliti Putap, Tito Handoko, Kamis (18/6/2020).
Tito menjelaskan, setelah survei ditutup, jumlah responden mencapai 1.600 orang. Kemudian diverifikasi data sesuai metode penelitian, dan sebanyak 800 responden yang validitas datanya dapat dipertanggungjawabkan, dengan tingkat kepercayaan 97 persen.
Dari hasil survei tersebut, dari 12 daerah di Riau, responden yang paling banyak mengikuti polling adalah warga Inhu, dengan total 22 persen dengan total 176 responden. Diikuti oleh Pekanbaru 16 persen, dan sisanya daerah lain di Riau.
Ada 6 pertanyaan yang disebar Putap kepada responden terhadap hasil kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19. Pertanyaan pertama, adalah tentang opsi media informasi yang dicari masyarakat tentang Covid-19.
"Hasilnya menjelaskan bahwa sumber informasi kinerja pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang paling cepat sampai ke masyarakat adalah melalui media sosial. Hal ini terlihat dari hasil survey yang menunjukkan 33,4 persen responden memilih media sosial sebagai sumber informasi, yang kemudian disusul dengan media online sebesar 29,5 persen, televisi 28,4 persen, dan lain-lain 7,5 persen dan media cetak 1,1 persen," katanya.
Selanjutnya, dari pertanyaan informasi yang paling ditunggu masyarakat terkait Covid-19, hasil survey menunjukkan bahwa informasi mengenai perkembangan pasien Covid-19 dirasakan penting oleh 46,3 persen responden karena berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan kekhawatiran masyarakat mengenai penyebaran Covid-19 ini. Diikuti informasi kebijakan pemerintah sebanyak 32,8 persen.
"Kemudian, respon terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan Covid, hasil survey menunjukkan bahwa 46,8 persen responden menyatakan Sangat Puas dengan kinerja pemerintah terhadap penanganan Covid-19. Yang puas sebanyak 41,1 persen, dan biasa saja sebanyak 12,1 persen. Argumentasi ini terbukti dengan kebijakan saat ini yang menjadikan Kota Pekanbaru sudah menjadi Kota dengan kebijakan New Normal, dengan penanganan kasus Covid-19 Nomor 1 di Indonesia saat ini," cakap Tito lagi.
Selanjutnya, Survey ini memberikan gambaran bahwa seluruh sektor terdampak dari Covid–19, namun hal yang paling terasa dampaknya adalah sektor ekonomi dengan 77 persen. Dimana hampir seluruh kegiatan perdagangan tutup untuk beberapa waktu, dan buka kembali dengan waktu operasional yang terbatas. Hal ini sudah melemahkan perekonomian masyarakat sehingga kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan Covid – 19 menjadi hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat. diikuti pendidikan 21 persen dan agama 1,8 persen.
"Kemudian, untuk pertanyaan apa yang dilakukan responden untuk mencegah Covid-19, hasil jawaban responden pada grafik tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahaya dan berusaha untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker 86 persen responden bila mereka berkegiatan dan berada di luar rumah," paparnya lagi.
Dan pertanyaan terakhir, apakah institusi yang paling berperan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan Covid-19, ternyata institusi Kepolisian lebih dipilih dengan 78 persen dari total 800 responden, mengalahkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dimana pemerintah tidak sampai 10 persen, yakni 6,8 persen untuk Pemerintah Kabupaten Kota dan 6,1 persen untuk Pemerintah Provinsi.
"Argumentasinya adalah, dari alasan responden, karena kepolisian yang paling sering turun ke lapangan seperti pasar, desa, dan sebagainya untuk sosialisasi pencegahan Covid-19. Lebih unggul dibanding pemerintah yang hanya melakukan imbauan tanpa turun langsung ke lapangan seperti kepolisian. Juga masyarakat cenderung tidak puas dengan pemerintah karena pemerintah tidak optimal dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19," cakapnya lagi.
"Survei ini sebagai bentuk perhatian kami ke pemerintah sebagai leading sektor penanganan Covid-19. Semoga bisa menjadi acuan serta evaluasi ke depannya," tukas Tito.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serba Serbi, Riau |