Pekanbaru (CAKAPLAH) - Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo telah mengumumkan kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap untuk memulai kegiatan berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat resiko Covid-19 yang paling ringan.

Menanggapi hal tersebut Kapala Dinas Pariwisata (Kadispar) Riau, Roni Rakhmat menyambut baik keputusan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut Roni, Pemprov Riau melalui Dinas Pariwisata Riau siap melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Tim Gugus Tugas Nasional telah mengumumkan rencana pembukaan kawasan pariwisata alam. Kawasan yang dibuka adalah kawasan pariwisata alam yang berada di Kabupaten/Kota dalam zona hijau dan zona kuning," kata Roni Rakhmat, di Pekanbaru, Selasa (23/6).

"Untuk zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan. Keputusan Pembukaan kawasan pariwisata alam yang berada di 270 Kabupaten/Kota pada zona hijau dan zona kuning, diserahkan kepada Bupati dan Walikota,” ungkapnya.

“Pemerintah daerah akan memberikan rekomendasi kepada pengelola yang telah memenuhi protokol kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382 tahun 2020 mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” ujar Roni Rakhmat.

Dijelaskan Roni, pengambilan keputusan pembukan kawasan pariwisata alam harus melalui proses musyawarah dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pers, penggiat konservasi, dan dunia usaha khususnya pelaku industri pariwisata serta DPRD melalui pendekatan kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas.

“Ketua Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Bapak Doni Monardo juga telah mengingatkan agar para Bupati/Wali kota selalu melakukan konsultasi dengan Gubernur dan mengacu kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat terkait kebijakan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19,” tutur Roni.

“Pelaksanaan keputusan ini, harus melalui tahapan pra-kondisi yakni edukasi, sosialisasi, dan simulasi sesuai dengan kondisi kawasan pariwisata alam dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah,” ujar Roni.

Roni menyampaikan, Gugus Tugas Nasional juga telah menegaskan bahwa pengelola kawasan pariwisata alam harus menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi selama fase prakondisi dan fase implementasi.

“Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan pariwisata alam, maka tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Pusat,” ujar Roni.

Adapun kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa, geopark, pariwisata alam non-kawasan konservasi antara lain kebun raya, kebun binatang, Taman Safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.