Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - APBD provinsi Riau tahun 2021 harus menampung kegiatan prioritas tahun 2020 yang tidak terlaksana gara-gara Covid-19. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.
Ia menyebutkan, program APBD 2020 banyak terganggu karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Bumi Lancang Kuning.
"Kondisi itu masih terjadi sampai bulan Juni ini. Jadi APBD provinsi Riau tahun anggaran 2021 harus menampung kegiatan prioritas 2020 yang tidak terlaksana ini," kata Hardianto.
Pihaknya berharap semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir.
Dijelaskannya, sesuai edaran menteri keuangan, 50 persen anggaran maksimal dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Meski demikian, tetap saja banyak kegiatan yang stagnan tidak bisa dilanjutkan. Karena anggaran tidak lagi mencukupi gara-gara separuhnya terpakai untuk penanganan Covid-19.
"Memang kesepakatan itu (menampung kegiatan 2020 di 2021) belum ada antara Pemprov dan dewan. Hanya saja perkiraan kita seperti itu. Salah satu konsekuensi APBD 2021 harus menampung kegiatan yang prioritas di tahun 2020. Misalnya infrastruktur," cakapnya.
Seperti diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Aryadi mengatakan bahwa realisasi penggunaan APBD Provinsi Riau tahun 2020 untuk keuangan 24,97 persen dan fisik 31,41 persen. Progres tersebut terhitung sampai 23 Juni atau semester satu 2020.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |