Senin, 14 Juni 2021

Breaking News

  • Tahun Ini Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia Kembali Dibatalkan   ●   
  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker
Yamaha 12 Juni 2021
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


CAKAP RAKYAT
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Ade Idra Suhara

Desakan terhadap ratifikasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) mencuat akhir-akhir ini. Dari informasi yang didapat bahwa pemerintah pusat menegaskan setiap pemerintah daerah segera mempercepat pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW. Salah satu kabupaten yang belum memiliki Peraturan Daerah RTRW terbaru adalah kabupaten Bengkalis. Sejatinya RTRW Kabuaten Bengkalis telah habis masa berlaku pada tahun 2014 yang pernah disahkan pada tahun 2004 silam.

Instruksi Undang Undang RTRW telah melahirkan sebuah titah tertulis bahwa setiap provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki aturan main dalam tata ruang dan wilayah agar pembanguan terarah kedepannya. Dalam pasal 26 ayat 4 dalam UU RTRW secara gamblang menyebutkan bahwa masa atau jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten mencapai 20 (dua puluh) tahun mendatang. Artinya dengan demikian bahwa dokumen RTRW tidak boleh disusun secara sembrono tanpa memperhatikan kepentingan objek hukum yang dibuat. Paling tidak terdapat kepentingan pemerintah kabupaten Bengkalis, swasta atau investor, bahkan yang paling penting adalah kepentingan masyarakat luas umumnya.

Belum lagi jika kita bicara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua dokumen ini menjadi sangat sentral dalam pembangunan daerah. Jika dikaitkan dengan RTRW maka RPJP/RPJM harus selaras dan koheren. Tidak boleh terpisah dan harus saling terkoneksi satu dengan yang lain. Terdapat perbedaan yang prinsipal antara RTRW dengan RPJP/RPJM. RTRW bicara tentang arah pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan, sedangkan RPJP/RPJM bicara tentang legalitas atau boleh tidaknya sebuah pembangunan itu dilakukankan berdasarkan dokumen RTRW yang telah disepakati.

Keselerasan dokumen ini menjadi vital didalam pembangunan daerah. Pertanyaannya apakah pemerintah kebupaten Bengkalis dan pihak legislatif sudah sepakat dengan dua dokumen sakti ini. Jangan sampai terjadi kontra produktif antara muatan kebijakan pada dokumen RTRW dengan dokumen RPJP/RPJM yang ada.

Selanjutnya yang menjadi tidak kalah menarik adalah bagaimana isi dan muatan Peraturan Daerah RTRW yang akan disahkan oleh pihak legislatif dan eksekutih pemerintah kabupaten Bengkalis. Tentu kita tidak mau ada hal yang tidak proporsional pada bidangnya masing-masing. Harus diakui tragedi Bongku beberapa waktu lalu adalah bentuk lalainya Pemerintah dalam mengatur dan mengurusi masalah hak para pengguna kawasan hutan.

Apakah kesalahan terletak pada Bongku atau Perusahaan, tentu jawabannya bisa iya bisa tidak, mengingat masing-masing pihak memiliki pijakan hukum masing-masing. Sesungguhnya dalam konsep Reinventing Goverment, pemerintah bertindak sebagai katalisator. Secara implisit hal ini mengandung pemikiran bahwa pemerintah lebih banyak memberikan peran dan tanggung jawab kepada swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan urusannya, baik melalui privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional, dan sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah lebih banyak merangkul masyarakat dan swasta untuk bersama-sama memikul suatu tangung jawab atau urusan.

Dalam kasus Bongku yang diatas tentu kita tidak menginginkan hal ini kembali terjadi. Bentrokan antara masyarakat dengan korporasi membukti bahwa negara dalam hal ini pemerintah tidak menjalankan perannya dengan baik sebagai katalisator. Harapannya dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis ini wajib menimbang dan meletakkan hak dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing.

Sudah banyak polemik yang terjadi di Indonesia terkait pembangunan tata ruang dan wilayah yang dibuat. Konsep RTRW yang ideal adalah menjamin keberlangsungan pembangunan ruang dan wilayah oleh semua aspek, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Percekcokan yang sering muncul di permukaan adalah pertikaian antara kepentingan korporasi dan masyarakat awam. Hal ini paling sering terjadi bukan hanya pada tataran pemerintah lokal saja namun sekelas ibu kota Jakarta juga mengalami hal yang sama seperti kasus reklamasi Teluk Jakarta di kawasan pantai utara Jakarta pada waktu lalu.

Manifestasi dari regulasi RTRW yang ada ternyata belum mampu mendamaikan antara kehendak masyarakat terhadap hasrat kapitalis para pemilik modal. Sering kali pemerintah khususnya pemerintah daerah kecolongan jika berhadapan dengan kepentingan korporasi yang secara tendensius lebih konsen terhadap profit dibandingkan kemaslahatan bersama. Sebagai contoh konflik Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dengan hak masyarakat terhadap kepemilikan tanah ulayat/tanah adat mereka.

Dalam konteks kabupaten Bengkalis hal ini wajib menjadi pertimbangan yang matang dan layak. Banyak saudara dan masyarakat Bengkalis yang hidup pada wilayah-wilayah yang mungkin kedepannya dijadikan HGU oleh perusahaan maupun pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Seperti masyarakat di Pulau Rupat, saudara kita yang berada pada kawasan yang bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan besar di wilayah Kecamatan Mandau dan sekitarnya, serta masyarakat Bengkalis yang hidup pada wilayah bibir pantai. Mereka ini semua rawan dan rentan melakukan kontak dengan korporasi yang mampu berdampak komflik diantara keduanya.

Selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah apakah pihak legislatif dan pemerintah kabupaten Bengkalis sudah melakukan tahapan formulasi Ranperda RTRW secara representatif. Dalam ilmu kebijakan publik tahapan terbentuknya sebuah regulasi baik itu Undang-Undang hingga pada tahapan terkecil yaitu Peraturan Daerah itu tidak terlepas dari peran berbagai macam stakeholder dalam suatu wilayah tersebut. Beberapa waktu lalu pemerintah kabupaten Bengkalis telah melakukan konsultasi publik terkait usaha pembentukan Perda RTRW, namun yang menjadi tanda tanya sejauh mana efektivitas dari forum tersebut.

Keterwakilan dari berbagai aspek menjadi sangat penting seperti masyarakat adat suatu wilayah, tokoh masyarakat, akademisi lokal, pengusaha, kecamatan dan desa, serta berbagai elemen lainnya. Apakah mereka-mereka ini sudah dilibatkan? Jika sudah apa bentuk saran dan masukan dari mereka. Sudah saatnya pemerintah Bengkalis dan legislatif bersinergi dengan berbagai macam elemen kelompok dan masyarakat dalam merembukkan permasalahan yang ada dinegeri ini. Kehadiran mereka ini menjadi amunisi bagi pemerintah daerah Bengkalis dalam menilik bagaimana perda RTRW yang akan disahkan.

Kita tidak mau pemerintah kebupaten Bengkalis dan legislatif hanya menjadi stempel legalitas dari kebijakan yang tidak mampu menjawab semua keluh kesah semua pihak. Sehingga pada akhirnya tulisan ini hendak mengajak seluruh pembaca khususnya para legislator dan pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat secara umum.

Jangan buru-buru sahkan Perda RTRW, mari kita selesaikan secara bersama-sama permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya terkait isu RTRW. Sudah tidak jamannya lagi pemerintah merasa paling benar dan paling mampu menjadi agen problem solving terhadap kebutuhan masyarakat jika hanya melahirkan lebih banyak masyarakat yang termiskin dari dampak kebijakan yang tidak Pro Poor dan cenderung bisnis oriented.

Penulis : Ade Idra Suhara (Dosen Kebijakan Publik, Jurusan Hukum Tata Negara STAIN Bengkalis)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?

Berita Terkait
Rabu, 09 Juni 2021 09:00 WIB
Agar Peluang tak Hilang
Jum'at, 23 April 2021 08:02 WIB
Sumber Daya Alam Dan Kesenjangan Ekonomi
Minggu, 02 Mei 2021 11:11 WIB
Buruh Aset Bangsa
Kamis, 13 Mei 2021 06:00 WIB
Fitrah, Berbagi dan Kekuatan Sosial
Selasa, 18 Mei 2021 09:14 WIB
Pembangunan Berkeadilan Bagi Riau
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Selasa, 01 Juni 2021 22:25 WIB
Pancasila Butuh Bukti
Minggu, 28 Maret 2021 20:33 WIB
Sumber Daya Alam Terjaga, Riau Berjaya
Minggu, 21 Maret 2021 21:20 WIB
Menjaga Optimisme Melalui Kebijakan
Jum'at, 02 April 2021 20:54 WIB
Asa Keberkahan di HUT BRK
Minggu, 07 Maret 2021 06:15 WIB
Transportasi Urat Nadi Ekonomi
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Senin, 15 Maret 2021 07:19 WIB
Pangan Aman, Ekonomi Mapan
Minggu, 11 April 2021 21:00 WIB
Modal Sosial Adalah Aset Berharga
Jum'at, 16 April 2021 05:11 WIB
Ramadhan dalam Masa Pandemi Covid-19
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Sabtu, 19 Desember 2020 07:01 WIB
Bela Negara Untuk Ekonomi Yang Berdaulat
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Sabtu, 06 Februari 2021 16:44 WIB
Runtuhnya Demokrasi di Myanmar?
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Selasa, 10 November 2020 08:01 WIB
Melestarikan Warisan Pahlawan
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:03 WIB
Perlukah Merivisi RPJMD?
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 08 Juni 2021
Pemerintah Diimbau Hentikan Impor Alkes, Bamsoet: Sektor Kesehatan Ini Justru Dinikmati oleh Asing
Senin, 07 Juni 2021
Soal Wawasan Kebangsaan, FPKB MPR RI: Itu Sesuatu yang Fundamental, Penting untuk Indonesia
Jumat, 28 Mei 2021
Ketua MPR RI Luncurkan Buku ke-19 Berjudul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’
Selasa, 25 Mei 2021
Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Achmad: MPR Dorong 4 Pilar Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 14 Juni 2021
Achmad Perjuangkan Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh Agama Non ASN Masuk APBN 2022
Minggu, 13 Juni 2021
Kunjungi Rumah Qur'an Waqaf Yayasan Hajjah Rohana, Edy Rahmayadi Silaturahim dengan UAS
Minggu, 13 Juni 2021
PT SPR Langgak Serahkan Bantuan Bagi Insan Pers di PWI Rohul
Minggu, 13 Juni 2021
Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Bandar Sei Kijang Pantau Penerapan Prokes

Serantau lainnya ...
Senin, 31 Mei 2021
Segera Diluncurkan, Biografi Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri
Minggu, 30 Mei 2021
UIR dan IAEI Riau Edukasi Pelaku Usaha di Pekanbaru tentang Konsep Laundry Syariah
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 11 Juni 2021
Perdana di Pekanbaru, Santri di Pondok Pesantren Terima Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Juni 2021
Tingkatkan SDM Daerah, PCR Lakukan Pertemuan dengan Pemkab Meranti
Selasa, 01 Juni 2021
Alumni di Meranti Dukung Dr Moris Jadi Ketua IKA Unri
Kamis, 27 Mei 2021
ISAIS UIN Suska Riau Gelar Bincang Santai, Bahas Moderasi Beragama

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Unilak 1 Juni 2021
Terpopuler

04

Waisak 26 Mei 2021 - APRIL
Foto
Idul Fitri 1442 BRK
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Muswil PPP 29 Mei 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan
Jumat, 30 April 2021
Musala RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Berubah Menjadi Masjid

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Pesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021APRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www