ROHUL (CAKAPLAH) - Puluhan warga Kelurahan Pasir Pengaraian, Selasa (30/6/2020) menggelar aksi unjuk rasa di kantor kelurahan. Mereka mempertanyakan bantuan Covid-19 yang dinilai tak transparan dan tidak merata.

Pengunjuk rasa yang mayoritas berisikan kaum Ibu ini membawa poster berisikan kekecewaan karena tak mendapat bantuan Covid-19. Mereka juga berorasi menyampaikan keluh kesah terkait minimnya sosialisasi bantuan Covid-19. "Kalau pemerintah tak mampu mundur saja," cakap Razali Nasution dalam orasinya.

Dalam orasinya, Korlap aksi Lisman mempertanyakan data warga penerima bantuan Covid-19. Pasalnya selama ini nama-nama penerima bantuan covid-19 tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada warga.

Para Pengunjuk rasa juga mempertanyakan alasan mereka tidak mendapatkan bantuan dikarenakan banyak warga di lingkungan Kelurahan Pasirpengaraian tidak mendapat bantuan meskipun sangat terdampak ekonominya akibat Covid-19. Dia mencontohkan di Dusun Tanjung Harapan dari 140 KK warga miskin hanya 14 KK yang mendapatkan bantuan.

“Yang membuat kesal masyarakat adalah pada saat ditanya jawabannya selalu tidak tahu, keinginan masyarakat kalau memang tidak dapat sampaikan saja, biar masyarakat tidak bertanya lagi,” cakap Lisman.

Unjuk rasa warga ini mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dan Satpol PP Rohul. Mereka kemudian ditemui oleh Camat Rambah Ari Gunadi, Lurah Pasirpangaraian Dedi Kurnia S.stp.

Dalam penjelasanya, Camat Rambah Ari Gunadi menjelaskan pemerintah sangat ingin memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat namun hal itu tidak mungkin dilakukan karena jumlah bantuan dari Pusat sangat terbatas.

Diterangkannya, bantuan Covid-19 yang disalurkan kepada masyarakat berbeda dengan Bantuan PKH dan BPNT sebesar Rp 600 ribu perbulan yang disalurkan melalui Kantor Pos. Jumlah penerima bantuan PKH sangat terbatas, dimana untuk Kecamatan Rambah jumlah penerima PKH kuotanya hanya 64 orang, dimana dari jumlah tersebut hanya 44 orang yang disalurkan karena 20 warga datanya invalid.

“Selain PKH dan BPNT, bantuan Covid yang disalurkan Pemerintah Pusat dari Kemensos ada beberapa jenis. Pertama bantuan Sosial Tunai dimana pendaftaran dilakukan secara online dan melalui pemerintah secara berjenjang mulai dari RT-RW, Kades/ Lurah, camat hingga ke kabupaten,” urainya.

Selanjutnya, Bantuan Sosial Tunai dari Provinsi, pendaftaran dilakukan secara online dan waktunya sangat singkat. Berdasarkan laporan memang banyak juga warga yang telat menyampaikan surat permohonan bantuan jadi tidak bisa diproses.

“Kemudian ada bantuan sembako dampak Covid-19 dari Kemensos itupun sudah ada daftar penerima bantuan diserahkan di kantor camat itu dan disalurkan melalui Bank Mandiri,” tuturnya.

Ari menyatakan, selain jumlahnya terbatas dalam pendataan penerima bantuan Covid-19 ini Pemerintah bekerja mengejar waktu, ada beberapa jenis bantuan Covid itu baru diinformasikan ke kecamatan 1 hari sebelum ditutup.

“Jadi kami meminta seluruh kades, Lurah, RT dan RW benar-benar kita proaktif dan responsif menyiapkan data ini apalagi ada informasi dari Dinas Sosial, nanti ada penambahan bantuan lagi tetapi jumlahnya terbatas,” ujarnya.