MERANTI (CAKAPLAH) - Tak hanya terfokus pada Pandemi Covid-19, PT RAPP juga mengantisipasi terjadinya Karhutla. Di Kepulauan Meranti, PT RAPP kembali membuat MoU dengan 10 desa se Pulau Padang.

Penandatanganan MoU antara PT RAPP dengan 10 desa se Pulau Padang, Kepulauan Meranti dilaksanakan di Selatpanjang, Selasa (30/6/2020). Hadir saat itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, Kadis Lingkungan Hidup Irmansyah, 10 kepala desa dari Pulau Padang dan beberapa pejabat lainnya.

10 desa yang MoU dengan perusahaan HTI itu antara lain di Kecamatan Merbau ada Telukbelitung, Lukit, Pelantai, Mekarsari dan Mayangsari. Sedangkan di Kecamatan Tasikputri Puyu ada Tanjungpadang, Putripuyu, Kudap, Dedap dan Mekar Delima.

Bupati Irwan mengapresiasi atas apa yang dilakulan PT RAPP dalam rangka mengantisipasi terjadinya Karhutla di Pulau Padang. Katanya, di tengah wabah Covid-19, ada tanggungjawab bersama yang tak dilupakan PT RAPP.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada PT RAPP yang secara bersungguh-sungguh dalam beberapa tahun terakhir melibatkan seluruh elemen dari tingkat desa hingga ke kecamatan agar bahu membahu menghindari terjadinya Karhutla," kata Irwan.

Dikatakan Irwan lagi, Karhutla di Meranti terjadi di seluruh kecamatan. Sehingga pemerintah juga akan mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk meniru langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PT RAPP dalam hal mengantisipasi Karhutla. "Keberadaan mereka (perusahaan-red) menjadi salah satu penyebab kebakaran. Dengan hadirnya perusahaan itu, tanah-tanah menjadi cepat kering," ujar Irwan.

"Tapi, kita tak mungkin mengandalkan perusahaan semata. Pemerintah harus menjadi kekuatan inti dalam hal mengantisipasi Karhutla ini. Saya sudah perintahkan kades hingga camat segera aktifkan kembali masyarakat peduli api sebelum betul-betul datang musim kemarau," tambah H Irwan.

Dijelaskan Stakeholder Relation (SHR) Manager wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Susilo Sudarman mengatakan pilot project program ini dimulai sejak tahun 2014, empat desa tercatat sebagai peserta. Tahun 2015, jumlah desa peserta FFVP melonjak menjadi 18 desa. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 program tersebut diikuti masing-masing oleh 18 desa dan sembilan desa. Tahun 2019 RAPP kembali melakukan MoU dengan sembilan desa yang berada di wilayah operasional perusahaan sehingga total peserta FFVP sudah mencapai 79 desa.

Program ini memiliki 5 elemen utama yaitu penghargaan kepada desa yang tidak terjadi kebakaran selama 3 bulan, keterlibatan crew leader untuk mendukung pencegahan kebakaran, memberikan bantuan pembukaan lahan melalui peralatan pertanian, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar serta pemantauan kualitas udara melalui perangkat PM10 di 7 desa.

RAPP juga menggandeng pemuka agama setempat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama serta sejumlah LSM dan kelompok pecinta lingkungan sebagai mitra, seperti Yayasan Laskar Alam, Kelompok Pecinta Lingkungan (KPL), dan Perkumpulan Tapak. Disebutkan Mulia, desa yang tidak terbakar akan mendapatkan reward sebesar Rp 100 juta dalam bentuk infrastruktur. Program Desa Bebas Api ini tidak hanya memberikan penghargaan, crew leader, dan bantuan pembukaan lahan, namun juga memiliki program sosialisasi dan edukasi ke masyarakat termasuk anak-anak sekolah yaitu Fire Aware Community (FAC).

“Ada 3 bentuk kegiatan FAC di antaranya FAC Goes to School, FAC Goes to Movie dan FAC Goes to Market. Untuk tahun 2020 ini, FAC akan menjangkau 60 sekolah di 3 kabupaten dimana ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan gambut. Dan FAC Goes to Market akan menjangkau 10 pasar di 3 kabupaten tersebut. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau, kami yakin dan percaya praktek pembangunan yang berkelanjutan akan menciptakan masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Untuk di Kepulauan Meranti, tahun 2017 ada 12 desa yang menandatangani MoU desa bebas api dengan PT RAPP. Namun, di tahun 2020, hanya tinggal 10 desa. Bagan Melibur dan Bumi Asri tak lagi masuk dalam program tersebut. Bumi Asei batal mekar dan kembali ke desa induk, Desa Lukit. Sedangkan Bagan Melibur, kepala desanya tak mau bekerjasama.