PELALAWAN (CAKAPLAH) - Satuan Reskrim Polres Pelalawan terus mendalami dugaan penyimpangan aliran dana yang dikelola pengurus Koperasi Sungai Ara Perkasa, desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Belasan saksi sudah dimintai keterangannya oleh penyidik yang mengetahui seluk-beluk aliran dana.

Diantara saksi yang dipanggil adalah pihak terlapor, yakni ketua Koperasi Sungai Ara Perkasa, pihak pelapor yakni masyarakat desa sungai Ara dan PT Selaras Abadi Utama (SAU), sebagai mitra kerja koperasi di desa Sungai Ara.

Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko SIk melalui Kasat Reskrim, AKP Teddy Ardian SIk kepada CAKAPLAH.com, Rabu (1/7/2020) membenarkan pihak terus melakukan pendalaman terkait dugaan penyimpangan dana Koperasi Sungai Ara Perkasa yang dikelola oleh pengurusnya.

Rangkaian pemeriksaan, cakap Kasat Teddy, difokuskan kepada selisih dana yang dibayarkan dari PT SAU ke koperasi, lalu dibandingkan dengan yang diterima oleh masyarakat. "Ini untuk fokus penyelidikan, selisih dana yang diterima dari perusahaan ke koperasi, juga rentetan dugaan penyimpangan dana Rp 250 juta yang dikelola oleh pengurus koperasi untuk pemasangan Kwh," terangnya.

Meskipun tidak menyebut secara rinci, Kasat Teddy menjelaskan untuk kasus ini sudah dipanggil belasan saksi. "Untuk diketahui, belasan saksi sudah kita mintai keterangan, baik ketua Koperasi, masyarakat maupun pihak PT SAU sendiri," tandasnya.

Kasus ini bermula dari sekelompok masyarakat Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan melaporkan pengurus koperasi Sungai Ara Perkasa ke Polres Pelalawan. Upaya ini dilakukan sebagai langkah hukum memperjuangkan fee tanaman akasia dari PT Selaras Abadi Utama (SAU) yang dicairkan koperasi.

Sebelum mengambil jalan terakhir menempuh jalur hukum, masyarakat Desa Sungai Ara sudah melakukan rapat membentuk tim pengurusan fee akasia dari PT SAU yang dicairkan oleh koperasi Sungai Ara Perkasa.

Rabbani selaku koordinator tim pengurusan usai dirinya bersama rekan lain melapor ke Polres Pelalawan pada waktu itu mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum ada menerima fee akasia dari PT SAU melalui koperasi Sungai Ara Perkasa. Begitu juga menyangkut adanya pergalihan fee akasia untuk pemasangan instalasi listrik di rumah warga tahun anggaran 2018.

Oleh sebab itu, pihaknya, mendesak pihak terkait agar melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang ada dan undang-undang yang berlaku. Sebetulnya, kata dia, masyarakat sudah menempuh jalur pendekatan secara kekeluargaan. Misalnya mengundang pengurus koperasi untuk rapat. Hanya saja setelah dua kali diagendakan rapat pengurus koperasi tidak hadir.

"Makanya dengan berat hati terpaksa kami laporkan ke polisi untuk mencari titik terang persoalan yang dihadapi koperasi tentang pencairan fee kayu alam yang diterima dari PT SAU," tegasnya.

"Kami dari anggota koperasi Sungai Ara Perkasa memiliki hak mengetahui berapa dana fee yang sudah diterima, dan berapa direalisasikan. Sama sekali kami tidak diberi tahu seakan-akan ini disembunyikan, bahkan ketika ditanyakan rekening koran tidak diperoleh," tandasnya.