Jhon Armedi Pinem
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) melakukan ekspos 9 rencana kerja kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau.
Ekspos rencana kerja disampaikan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT PER,
Zulfa Hendri kepada Kepala Biro (Karo) Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem di kantor Gubernur Riau, Jumat (10/7/2020).
Usia ekspos, Jhon Pinem mengatakan, pertemuan ini merupakan permintaan Plt Direktur PER yang ingin menyampaikan permohonan ekspos.
"Mereka ingin mengekspos rencana kerjanya. Tadi hasil pertemuan ada sembilan rencana kerja yang disampaikan pak Zulfa Hendri," kata Jhon Pinem.
Sembilan rencana itu, lanjut Jhon Pinem, akan dilaksanakan PT PER pada periode bulan Juli dan September 2020.
"Tentu kita menyambut baik rencana kerja dari Plt Direktur PT PER. Artinya setelah ditunjuk jd Plt, mereka langsung bekerja berupaya membenahi hal-hal di interen PT PER," ujarnya.
Karena itu, Jhon Pinem menegaskan, ada beberapa hal yang akan dibenahi antara melakukan review laporan keuangan PT PER 2019 dengan BPKP Riau.
Kemudian, terkait tindak lanjut anak perusahaan BPR Duta Perdana (proses penambahan modal setor dan seleksi pengurus BPR Duta Perdana).
"Plt mengatakan PT PER akan bekerja maksimal agar ke depannya lebih baik," ucapnya.
Tak hanya itu, dia berharap dengan pertemuan ini diharapkan status Zulfa sebagai Plt Direktur PT PER bisa meyakinkan arah perbaikan dari BUMD Riau.
Menurut Jhon Armedi Pinem, pertemuan ini juga untuk mendengar pemaparan Zulfa, kemudian pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan.
Pertemuan tersebut juga membahas beberapa persoalan yang menjadi perhatian, sekaligus alasan Pemprov Riau selaku pemegang saham mayoritas belum bisa menerima hasil laporan keuangan tahun 2019 PT PER, diantaranya terkait terutama tata kelola perusahaan.
Selain itu, adanya penilaian berkaitan dengan Non Performing Loan (NPL) belum seperti diharapkan termasuk indikator keuangan juga masih menunjukan kurang baik.
"Bagaimana upaya dia menyehatkan PER ini, terutama tata kelola perusahaan. MPL juga, kita inginkan serendah mungkin, karena kalau tidak berhasil ditekan berarti banyak terjadi kredit macet," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |