PEKANBARU (CAKAPLAH) - Untuk mencapai swasembada pangan 50 persen, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau akan meningkatkan produktivitas tanam padi menjadi Indeks Pertanaman (IP) 200 atau dua kali tanam dalam setahun.
"Saat ini di Riau rata-rata masih satu kali tanam dalam setahun (IP 100). Ini yang kita coba benahi bagaimana bisa IP 200. Karena di Jawa rata-rata sudah IP 300," kata Kepala Dinas PTPH Provinsi Riau, Syahfalefi kepada CAKAPLAH.com, Rabu (15/7/2020).
Sebab menurutnya dengan IP 100, maka ketersediaan pangan Riau yang saat ini hanya 35 persen, dan selebihnya dipasok dari provinsi tetangga sulit mencapai ketersediaan pangan 50 persen.
Namun untuk meningkatkan IP 200 tersebut, lanjut Syahfalefi, maka perlu dilakukan pembenahan infrastruktur, seperti jaringan irigasi dan lainnya.
"Kita tidak bisa paksakan petani menanam dua kali dalam setahun kalau kondisi lahan kering. Nah, apa yang kita benahi inilah yang kita coba minta pusat, misalnya jaringan primernya sekian kilometer dan pintu air harus dua," ujarnya.
Hanya saja sebelum diajukan ke pusat, pihaknya akan melakukan survei kondisi lahan pertanian padi di Riau melihat kendala dan apa yang dibutuhkan. Setelah itu pihaknya akan membuat desain, sehingga mudah mengajukan bantuan ke pusat.
"Makanya konsep ini kita targetkan selesai sebelum 2021, sehingga bisa diperjuangan di tahun 2021. Ketika pak Gubernur menghadap menteri juga bisa menyampaikan dimana dan apa yang butuhkan untuk meningkatkan swasembada pangan Riau," jelasnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan untuk mendapat bantuan pusat harus klaster di atas 3.000 hektar dalam satu hamparan. Sebab jika klaster 1.000 sampai 3.000 masih urusan provinsi, dan klaster 1.000 ke bawah.
"Makanya yang klaster di atas 3.000 untuk pembenahan infrastrukturnya kita usulkan ke pusat. Karena saat ini setiap daerah ada yang ditangani pusat, provinsi dan kabupaten/kota, semua tergantung luasan. Kalau ini kita petakan, maka untuk pembenahan infrastruktur bisa gotong royong, baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota," cakapnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |