Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra
|
Pekanbaru (CAKAPLAH) - Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah meninjau beberapa Kabupaten/Kota setelah dimulainya proses belajar mengajar, baik melalui tatap muka dengan protokol kesehatan, maupun dengan daring (online). Selain itu Disdik juga mengevaluasi hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Kekurangan siswa di daerah terutama di pedesaan, berbeda jauh dengan yang terjadi di Pekanbaru. Dimana sistem penerimaan jalur PPDB baik melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua maupun jalur prestasi, banyak siswa yang tersisih akibat dari sistem pendaftaran online. Sedangkan di daerah di luar Kota Pekanbaru justru terbalik. Siswa tidak begitu banyak mendaftar melalui online yang mengakibatkan kuota penerimaan siswa di SMA/SMK Negeri tidak tercapai.
Sekretaris Disdik Riau, Ahyu Suhendra, mengatakan, ia telah sampai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan memastikan pelaksaan PPDB. Dan hasilnya pihaknya mendapatkan laporan kalau sekolah negeri yang ada di Inhil terjadi kekurangan siswa. Banyaknya sekolah negeri kekurangan siswa ini dikarenakan banyaknya warga yang tidak paham mendaftar dengan sistem online.
“Kita ke Tembilahan dalam rangka untuk melihat pelaksanaan proses belajar mengajar. Selain itu juga evaluasi hasil PPDB, dan ternyata banyak sekolah negeri yang masih kekurangan siswa,” jelas Ahyu.
“Tentu ini menjadi catatan kita dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem online, dimana banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa mendaftar dengan sistem online. Sehingga pendaftar di sekolah Negeri yang ada di Tembilahan tidak sesuai dengan kuota yang tersedia di sekolah,” jelas Ahyu lagi.
Sebagai langkah untuk memberikan solusi kepada siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri, dan tidak bersekolah karena tidak mampu. Pihaknya telah meminta kepada sekolah yang masih kekurangan siswa, bisa menerima kembali siswa yang tidak bersekolah.
“Jadi di tembilahan ini justru kebanyakan sekolah SMA dan SMK negeri kekurangan siswa. Banyak di kecamatan-kecamatan dan di desa-desa mereka tidak bisa mendaftar. Selain itu juga faktor ekonomi yang menyebabkan mereka tidak mau bersekolah. Nah inilah solusinya, sekolah yang masih kurang kuotanya, dan ada siswa yang tidak bersekolah, bisa disekolahkan di sekolah negeri,” ungkapnya.
“Langkah ini kita lakukan di seluruh kabupaten/kota, kan tidak semua daerah dapat menjangkau PPDB dengan sistem online. Yang tidak terjangkau internet juga tidak bisa mendaftar online. Untuk itulah perlu pendataan dari daerah untuk mendata siswa yang tidak sekolah disekolahkan. Agar mencapai program wajib belajar 12 tahun tercapai,” kata Ahyu.
Penulis | : | Ck1 |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pendidikan, Riau |