Ilus
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Inspektorat Riau akan melakukan mapping (pemetaan) untuk melihat persoalan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau. Langkah tersebut sebagai upaya untuk membenahi kondisi BUMD Riau yang menjadi catatan BPK RI.
"Kita coba untuk merangkum BUMD-BUMD yang ada di Riau. Inspektorat nanti akan mencoba mapping dengan Biro Perekonomian Riau untuk mencapture kondisi BUMD Riau, setelah itu akan dirangkum persoalannya," kata Kepala Inspektorat Riau, Sigit Juli Hendrawan kepada CAKAPLAH.com, Jumat (24/7/2020).
Setelah itu, kata Sigit, nanti masing-masing BUMD akan dievaluasi. Namun dari tujuh BUMD, pihaknya akan melihat mana BUMD yang menjadi prioritas utama yang akan dilakukan evaluasi.
Selain itu, pihaknya juga akan menerapkan audit kinerja pendapatan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kinerja BUMD Riau.
"Dari audit kinerja itu kita bisa memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Tentu rekomendasi yang kita berikan bagaimana bisa menurunkan risiko yang ada di RPJMD, sehingga RPJMD lima tahun kedepan target golnya tercapai," sebutnya.
Dalam audit kinerja ini, Inspektorat Riau akan melakukan pendekatan Integrated Performance Measuremment System (IPMS).
"Nah, dari IPMS inilah kita dapat melakukan identifikasi apa penyebab kelemahan yang terjadi dalam pendapatan asli daerah di BUMD. Dengan begitu kita dapat memberikan rekomendasi yang strategis kepada pemerintah daerah, sehingga dapat membangun pendapatan daerah," terangnya.
Ditanya apakah dari hasil evaluasi akan ada membekuan BUMD Riau yang tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, menurutnya langkah itu bisa saja diambil tergantung hasil evaluasi dan pembahasan dengan stokeholder terkait hasil evaluasi.
"Sekarang kan saya belum bisa melihat kondisi rill yang terjadi di BUMD Riau. Tapi yang jelas saya akan melakukan mapping dan capture dulu kondisi BUMD Riau. Dan segala arah akan kita sikapi, dan secara paralel akan kita proses terus," cakapnya.
Untuk diketahui dari tujuh BUMD Riau, ada empat BUMD yang menjadi catatan BPK. Keempat BUMD itu adalah PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Riau Petroleum (RP) dan PT Riau Airline (RAL).
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |