Komisioner KPU Riau Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Nugroho Noto Susanto
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pilkada 9 daerah di Provinsi Riau pada Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan tersendiri, terlebih bagi penyelenggara yang harus memastikan bahwa sosialisasi dan pencocokan data pemilih dapat berjalan dengan baik.
Komisioner KPU Riau Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Nugroho Noto Susanto kepada CAKAPLAH.com membeberkan tantangan yang dihadapi jajarannya di lapangan. Antara lain banyak petugas yang mendapatkan penolakan dari masyarakat saat melakukan sosialisasi dan petugas pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (Coklit).
"Contoh kasusnya, misalnya di Rokan Hulu itu ada masyarakat di sekitar perusahaan, tidak mau dicoklit, karena memang ada kebijakan yang ketat dari perusahaan," kata Nugi.
Kemudian, di Bengkalis, ada warga yang menolak dicoklit karena tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dari pemerintah.
"Padahal sebenarnya itu tidak ada urusannya sama KPU, tapi itu imbas dari bagaimana respon masyarakat," cakapnya lagi.
Lebih lanjut, ada pula di salah satu desa di Siak, menolak tim sosialisasi KPU karena khawatir penularan Covid-19.
"Situasi itu kami hadapi saat ini, dan tentu saja kami mengkomunikasikan ke stakeholder, kalau perusahaan ke atasannya, kami minta kepada KPU Kabupaten untuk menyampaikan bahwa coklit itu adalah keharusan yang harus dilakukan oleh KPU, dan kepada warga diharap bisa memilah mana yang urusan KPU dan mana yang bukan KPU. Karena Bamsos itu bukan bagian dari kerja KPU, jadi kami harap mereka tetap mau dicoklit untuk mengakurasi data pemilih," papar Nugi.
Dalam konteks antisipasi Covid-19 dalam sosialisasi dan Coklit, KPU kata Nugi telah menerapkan protokol kesehatan, dengan membawa handsanitizer, pakai masker, dan petugas dirapid test terlebih dahulu.
"Jadi tinggal komunikasi saja yang perlu antara desa dan petugas KPU, kami harap tak ada lagi penolakan," imbuhnya.