Nadiem Makarim
|
JAKARTA (CAKAPLAH)- Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dinilai Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, masih nol atau tidak punya prestasi. Sehingga diharapkan Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi atas kinerjanya.
Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Harian Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan seharusnya masa pandemi Covid-19 ini dapat menjadi peluang bagi Mendikbud Nadiem untuk membuktikan kemampuannya serta melakukan terobosan-terobosan untuk menciptakan prestasi di Kemendikbud RI.
"Fraksi PAN menilai sejauh ini Mendikbud Nadiem masih nol prestasi, apa yang terjadi dengan dunia pendidikan Indonesia saat ini? Seharusnya di masa pandemi Covi-19 saat ini Mendikbud mampu menciptakan terobosan nyata," katanya dalam keterangan pers, Jumat (24/7/2020).
Saleh Partaonan Daulay, mengatakan kemandulan kerja Nadiem sebenarnya sudah tergambar dari latar belakang pendidikannya yang "gado-gado". Belum lagi, pekerjaan yang digeluti sebelumnya adalah bidang usaha transportasi. Hal ini sulit dibayangkan ketika Nadiem kini menjadi pemimpin yang mengurusi bidang pendidikan.
“Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," lanjutnya.
Berdasarkan hal tersebut alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud. Nadiem justru dinilai sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan. Terlebih dengan lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," tegas anggota Komisi IX DPR itu.
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional, Pendidikan |