Plh Bupati bengkalis Bustami HY menerima puluhan mahasiswa yang melakukan aksi protes bantuan biaya pendidikan, Rabu (29/7/2020).
|
BENGKALIS (CAKAPLAH) - Plh Bupati Bengkalis Bustami HY memastikan anggaran bantuan pendidikan yang sebelumnya terkena dampak rasionalisasi penanganan Covid-19 kembali dianggarkan di APBD Perubahan 2020.
Hal tersebut diungkapkan saat menerima puluhan mahasiswa yang melakukan aksi protes menyusul dipangkasnya bantuan biaya pendidikan, Rabu (29/7/2020) di ruang rapat Hangtuah Lantai II kantor Bupati Bengkalis.
Menurut Bustami, pandemi virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia, berdampak terhadap ekonomi. Di awal 2020, tepatnya Maret, Pemerintah Bengkalis diperintahkan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19. Sesuai dengan aturannya Pemerintah, Bengkalis melakukan pergeseran. Namun belum selesai pergeseran anggaran muncul SKB 2 menteri dan terjadi rasionalisasi luar biasa.
"Berdasarkan PMK 35 Tahun 2020 tentang postur APBN Kabupaten Bengkalis maka terjadi rasionalisasi yang luar biasa. Kalau dihitung hampir 1/3 dari pendapatan semua terkena pengurangan pendapatan," terang Bustami didampingi kapolres Bengkalis.
Dikatakan, rasionalisasi berdampak pada semua jenis belanja. Untuk menyelesaikan itu pemerintah mengambil beberapa sikap.
"Kalau kita tidak penuhi item tersebut, akan terjadi penundaan penyaluran DAU, akan terjadi pemotongan terhadap dana bagi hasil. Kita sudah menginisiasi untuk tidak memenuhi. Karena pengaruhnya luar biasa terhadap Bengkalis. Namun nyatanya DAU ditunda. Artinya kita tidak bisa main-main dengan SKB 2 Menteri. Langkahnya kita harus rasionalisasi semua belanja," jelasnya.
Terhadap tuntutan atau keinginan mahasiswa yang mendesak pemerintah tidak merasionalisasi bantuan pendidikan, ditegaskan Bustami biaya tersebut tidaklah dipangkas.
"Ketika kita menyusun RKPD perubahan ini (bantuan pendidikan) sudah kita masuk kembali. Ini bukan dirasionalisasi, tapi angkanya dipinjam. Jadi saat ini sudah kita posisikan kembali pada pos-posnya. Satu di Kesra kemudian di Dinas Pendidikan," cakapnya lagi.
Menanggapi keinginan mahasiswa mengharuskan pemerintah memprioritaskan bantuan pendidikan sesuai visi misi, Bustami mengatakan hal itu sudah dilakukan. Sebanyak 20 persen dari pendapatan dialokasikan untuk pendidikan.
Kemudian, terkait tuntutan agar pemerintah menambah kuota penerima bantuan pendidikan Plh Bustami menegaskan akan disesuaikan dengan kondisi anggaran.
"Tentunya yang ini tidak terlepas dari jumlah anggaran tersedia. Untuk Tahun 2020 lebih baik kita laksanakan seperti tahun sebelumnya. Ini tergantung ketersediaan dana. Kami terus berupaya supaya pos pendidikan terus kita tingkatkan," pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Bengkalis kembali mendatangi kantor Bupati Bengkalis, Rabu (29/7/2020). Aksi mereka merupakan lanjutan dari sebelumnya, protes dipangkasnya anggaran bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah.
Pantauan CAKAPLAH.com, puluhan mahasiswa berorasi di depan kantor Bupati Bengkalis menyampaikan tuntutan. Mahasiswa sempat mendobrak pagar dan melakukan aksi bakar ban.
Penulis | : | Agustiawan |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Pendidikan, Kabupaten Bengkalis |