9 Agustus 2020 masyarakat Riau memperingati hari jadi Provinsi Riau ke-63. Momen kali ini dalam situasi sepenuhnya berbeda. Di tengah wabah mendera yang tak bisa diprediksi ujungnya ditambah peliknya protokol kesehatan; Pemerintah Daerah yang gamang jalankan agenda pembangunan seiring terbatasnya anggaran; dan beratnya beban kehidupan dihadapi masyarakat. Walau dalam keadaan tertekan, kita harus selalu optimis dan selalu memanjatkan doa dan harapan. Semoga Allah SWT mengampuni, mengakhiri musibah ini dan memberi kehidupan lebih baik ke depan.

Memperingati hari jadi Riau tahun ini, Pemprov mengusung tagline “Riau Bermarwah”. Pemilihan diksi ini sarat makna sekaligus mengusung narasi istimewa bagi yang bisa meresapinya. Mengacu ke Kamus Besar Bahasa Idonesia (KBBI), “marwah” berarti: martabat, kehormatan, kemuliaan. Kata Marwah kerap dipilih untuk menamai anak perempuan, dengan harapan menjadi perempuan menarik, indah, pandai menjaga kehormatan dan berharga. Marwah sifatnya abstrak, tidak kelihatan kecuali melalui perilaku dan perbuatan. Lantas dalam konteks hari jadi Riau, apa yang diinginkan dari kata “marwah”? 

Dalam khazanah Melayu "marwah” bermakna luar biasa. Marwah bukan harta dan tahta yang bisa dimiliki sampai rela mempermalukan harga diri. Marwah adalah perkara menjaga amanah. Bagi manusia, sejak lahir marwah sudah dibawa. Hanya saja tak semua bisa menjaga. Adapun “Riau Bermarwah” hakikatnya amanah yang diemban setiap insan di bumi lancang kuning untuk dapat menjaga anugerah yang telah Tuhan berikan kepada negeri ini. Dalam pemerintahan, insan bermarwah akan berusaha amanah, menjauhi penyimpangan kekuasaan dan jabatan. Karena jika berbuat sebaliknya, bukan hanya merugikan marwah daerah tapi juga merusak marwah dirinya. Hal sama berlaku ke setiap insan tak peduli apapun profesinya.

Tantangan Riau Bermarwah

Bicara menjaga marwah daerah dihadapkan pada jalan terjal. Meski begitu ada momentum dan peluang bagi Riau untuk bangkit. Seiring sudah digaungkan oleh pemerintah pusat pendekatan integral penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, maka Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan sekaligus pelaksana pembangunan harus menampakan kesungguhan lewat strategi yang mapan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024 dinilai masih mumpuni sebagai guideline. Visi Riau “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)” sudah mengakomodir modal berharga untuk menghadapi seberat apapun tantangan. Hanya saja sulit memastikan bisa berjalan sesuai perencanaan. Setidaknya tergambar dari beberapa isu yang masih mendominasi persoalan kedaerahan.

Pertama, diawali dengan investasi paling vital yakni Sumber Daya Manusia (SDM). Bicara SDM maka alat ukur yang dipakai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pendapatan dan sebagainya. Menurut data BPS tahun 2019 IPM Riau sebesar 73. Nilai ini patut diapresiasi karena naik dari 2018. Namun jika dirinci menurut kabupaten/kota, masih saja terdapat ketimpangan. Nilai IPM tertinggi Kota Pekanbaru sebesar 81,35, namun beberapa Kabupaten terdapat gap yang signifikan. Seperti Kabupaten Meranti (65,93), Kabupaten Inhil (66,84), Kabupaten Rohil (69,40), Kabupaten Rohul (69,93), Kabupaten Inhu (70,05), dan Kabupaten Kuansing (70,78). Oleh karena itu, untuk mengejar SDM berdaya saing maka Pemprov Riau dituntut mengambil langkah strategis dengan berpedoman kepada nilai IPM ketika menyusun kebijakan alokasi anggaran. 

Implikasi kesenjangan yang tampak dari IPM sangat ketara. Contoh untuk sektor pendidikan, outputnya bisa dinilai dari UNBK sebagai salah satu standar penilaian proses pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara resmi mengeluarkan daftar 100 SMA negeri dan swasta terbaik di Indonesia berdasarkan hasil rata-rata nilai UN SMA/MA. Akan tetapi dari daftar tersebut tak satupun SMA Negeri dari Provinsi Riau masuk dalam 100 SMA terbaik di Indonesia, bandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang mengirimkan perwakilan. Capaian ini tentu butuh perhatian apalagi SMA kewenangan dan dibiayai APBD Provinsi. Selain pendidikan juga masih ada kesenjangan sarana kesehatan sama-sama perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Kedua, aspek sosial dan ekonomi. Melihat persentase penduduk miskin di provinsi Riau kita bersyukur per September 2019 persentasenya mengalami penurunan sebesar 0,31 poin dibandingkan tahun 2018. Persentase penduduk miskin Provinsi Riau (6,90%) juga berada di bawah persentase penduduk miskin Indonesia (9,22%). Namun yang jadi catatan, garis kemiskinan justru meningkat 7,74%, dan di daerah perkotaan terjadi peningkatan sebesar 9,43%. Ini jika tak ditangani serius bisa membawa efek bola salju secara sosial dan ekonomi kedaerahan. Belum meratanya pembangunan diyakini salah satu penyebab yang akhirnya memicu mobilitas desa ke kota. Maka program tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Riau 2019-2024 yang memfokuskan infrastruktur wilayah perlu direalisasikan secara bertahap. Sehingga efek pembangunan di Riau dapat merata. 

Dalam rangka mewujudkan pemerataan perlu berorientasi kepada program yang dapat menjadi trigger. Seperti kerjasama antar kawasan seperti Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan) dan lainnya. Melalui ini distribusi kue ekonomi dan pembangunan dapat diakselerasi dan lebih mudah karena ada semangat kolektivitas dan saling memperkuat antara satu wilayah dengan wilayah lain. Selain berpeluang mengatasi kesenjangan, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi yang sejauh ini masih belum optimal. Berkaca dari 2019, meski Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau terbesar keenam secara nasional dan kedua di luar pulau jawa, namun pertumbuhan ekonominya malah terendah di wilayah sumatera. Dibandingkan dengan tetangga pertumbuhan ekonomi Riau (2,84%) masih kalah Provinsi Sumatera Utara (5,22%) dan Provinsi Sumatera Barat (5,05%). Padahal jumlah PDRB Riau yang besar idealnya bisa mengantrol pertumbuhan ekonomi. 

Menjaga Marwah

Berdasarkan pemaparan di atas, tagline Riau Bermarwah diharapkan bukan sekadar jargon. Sebagai bagian dari entitas Riau, kita selalu berharap yang terbaik bagi daerah. Tantangan yang menghadang akan bisa dihadapi jika ada kemauan dan keterpaduan. Dimulai dari sektor Kepemimpinan Daerah membenahi organisasinya karena tantangan yang dihadapi butuh individu yang bersungguh-sungguh. Punya marwah dan dapat menjalankan amanah serta mampu menyamakan gerak dan langkah dengan cita-cita kepemimpinan daerah, yang telah dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Bagi yang tidak layak maka tak pantas dipertahankan. Karena justru akan merusak marwah institusi Pemda, marwah kepemimpinan, bahkan marwah daerah. 

Setelah revitalisasi organisasi, dalam menjalankan agenda pembangunan dan menghadapi tantangan juga tidak bisa sendirian. Ada peran segenap stakeholder yaitu elemen masyarakat sebagai subjek utama dalam demokrasi. Namun kontribusi modal sosial tersebut belum optimal akibat lemahnya pendekatan dan pemberdayaan. Peran Pemda sebagai regulator dan katalisator agar potensi-potensi kebaikan dari modal sosial yang ada dapat diarahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Namun itu bisa dicapai jika ada pelibatan dari sisi kebijakan dan didukung aspek regulasi. Sebagai contoh potensi manfaat dari wakaf yang pernah kami ulas dalam tulisan berjudul “Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf” yang dimuat di kolom Cakap Rakyat (31 Juli 2020). Disamping itu banyak potensi kontribusi lain. Karena kemajuan daerah adalah dari, oleh dan untuk kita. Pemerintah, swasta dan masyarakat punya peranan. Masing-masing punya tanggungjawab menjaga marwah daerah.

Menuntut ilmu seberangi pulau
Pulang sekolah lewati sawah
Milad mubarokah Provinsi Riau
Riau bermarwah masyarakatnya lurus aqidah

Aamiin, semoga semakin berlimpah keberkahan menuju Riau madani sejahtera.