Selasa, 07 Juli 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 1 Juli 2020

Menunggu Sikap Bijaksana Pemerintah Dalam Pro Kontra PP Gambut
Rabu, 24 Mei 2017 16:03 WIB
Menunggu Sikap Bijaksana Pemerintah Dalam Pro Kontra PP Gambut

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang dimotori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini masih menuai polemik.



Tak hanya para pelaku usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perkebunan Kelapa Sawit saja yang merasa dirugikan, namun Kementerian Industri RI merilis dampak besar perekonomian dan sosial  jika aturan tersebut tetap dipaksakan.

Dari data Kementerian Perindustrian, total investasi industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan investasi industri hulu dan hilir usaha perkebunan dibiayai oleh pinjaman dalam negeri senilai Rp83,75 triliun dan luar negeri senilai Rp193,57 triliun

Hasil dari investasi itu, kedua sektor ini bisa memberikan kontribusi langsung dan tak langsung bagi negara. Seperti industri HTI atau Pulp (kertas) memberikan kontribusi berupa Pendapatan Negara Berupa Pajak (PNBP) yang mencapai Rp42,5 Triliun. Selain itu, HTI juga berkontribusi memberikan efek ganda pada karyawan dan    kegiatan ekonomi masyarakat Rp36,3 Triliun dan investasi usaha termasuk UMKM sebesar Rp442 Triliun.

Begitu juga industri perkebunan kelapa sawit yang menyumbang Rp79,5 triliun untuk PNBP, Rp9,4 triliun untuk efek ganda pada karyawan dan kegiatan ekonomi masyarakat dan Rp112 triliun bagi investasi usaha termasuk UMKM di Indonesia.

Direktur Impartial Mediator Network, Ahmad Zazali mengatakan, dalam forum diskusi yang dihadiri Kementerian Perindustrian dan Badan Restorasi Gambut (BRG) 18 Mei lalu, memang perlu ada pembahasan serius oleh pemerintah terkait PP 57 2016 ini.

Menurut mantan aktivis lingkungan ini, ada beberapa hal yang harus dijawab oleh pemerintah dan pemangku kepentingan sebelum PP ini diterapkan. Salah satunya, dampak yang terjadi, terutama petani dan pekerja yang bakal kehilangan pekerjaan jika PP ini diberlakukan.

"Harus ada mitigasi dampak, seperti para petani dan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan, setelah tidak lagi bertani dan di PHK, apa pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah, kalau tidak akan jadi masalah baru, pengangguran akan bertambah," ucapnya.

Selanjutnya kata Zazali, program tata kelola gambut harus bisa menjamin bencana kabut asap yang terjadi 2015 lalu di Indonesia tidak terjadi lagi. "Apakah ada jaminan PP ini berlaku bencana asap tidak terjadi lagi kedepannya," pungkasnya.

Yang paling krusial dari pemberlakuan PP tersebut katanya, penyediaan lahan pengganti bagi perusahaan ataupun petani. "Ini harus terjawab dulu, kalau lahan baru ini digarap tentu bisa terjadi lagi aktifitas ilegal logging. Kompensasinya juga, itu harus dihitung secara matang. Jika itu terjawab silahkan berlakukan PP gambut itu, " tukasnya.

Disisi lain, potensi kerugian cukup besar tengah menanti jika PP ini diberlakukan. "Potensi kredit macet dalam dan luar negeri yang dapat menurunkan rating investasi kearah negatif bisa mencapai Rp277 triliun," ungkap Ahmad Zazali saat berbincang dengan CAKAPLAH.com, Rabu (24/5/2017).

Disamping itu potensi dan ancaman PHK juga menanti 600 ribu pekerja sebagai dampak langsung aturan ini. Begitu juga dengan dampak tak langsung yang dirasakan pelaku UMKM yang selama ini hidup dari industri Pulp dan Kelapa Sawit yang berjumlah 6,2 juta orang.

"Dan lebih 20 juta orang yang menjadi tanggungan pekerja akan ikut terkena dampak dari kebijakan ini. Begitu juga dampak kerugian investasi yang didalamnya juga terdapat UMKM bisa mencapai Rp554 Triliun. Dampak ini tentunya tersebab lebih 50 persen pasokan bahan baku kedua industri ini hilang, perusahaan memangkas biaya operasional karena merugi, dan jumlah karyawan pasti akan dikurangi," tandasnya.

Belum cukup sampai disitu kata Ahmad Zazali, Indonesia harus siap kehilangan Rp371 triliun pendapatan dari nilai ekspor kertas dan kelapa sawit yang selama ini memberikan kontribusi besar kepada negara.

"Dampak lain juga berkurangnya nilai ekspor kedua industri ini yang nilai cukup besar, dimana tahun lalu itu mencapai Rp371,5 triliun," tegasnya.

Zazali mengakui, bencana kabut asap disejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera tahun 2015 lalu memang sangat parah. Tidak hanya melumpuhkan ekonomi, juga mencatat jatuhnya korban jiwa akibat terpapar asap.

Dari catatannya, kerugian ?nansial akibat bencana asap 2015 mencapai Rp221 triliun atau setara 1,5% PDB Nasional (Juni - Okt 2015). Sementara dari segi korban, 24 orang meninggal, 600 ribu jiwa ISPA serta sekolah di Tujuh Provinsi terpaksa diliburkan.

"Dari 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar hanya 33 persen gambut,67 mineral," tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto dalam diskusi beberapa waktu lalu menyebut, industri kertas dan industry sawit merupakan dua sektor yang terdampak langsung dari pemberlakuan PP Gambut dan peraturan turunannya. Padahal, dua sektor ini memberikan kontribusi besar pada devisa dan penyediaan lapangan kerja.

Karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan beberapa masukan kepada Kementerian LHK untuk bisa jadi bahan pertimbangan, terutama dalam kebijakan yang dibutuhkan dalam  menyelamatkan pasokan bahan baku sektor industri kertas dan hilir kelapa sawit

1.Pemegang izin HTI dan Kebun Kelapa Sawit diatas areal gambut masih diizinkan untuk melakukan aktifitas budidaya dengan syarat mengimplementasikan/menerapkan teknologi terbaru atas tata kelola air gambut yang meminimalisasi emisi karbon dan mengantisipasi   kebakaran lahan.    

2. Revisi PP nomor 71 tahun 2014 jo PP nomor 57    tahun 2016, Pasal    9 ayat (3) menjadi "Menteri wajib menetapkan fungsi lindung    Ekosistem Gambut seluas    30% dari luasan    setiap kubah gambut yang letaknya dimulai dari Puncak Kubah Gambut".    

• Pasal    9 ayat (4) agar dihapuskan, telah diatur di usulan Pasal 9    ayat (3) . Pasal 23 ayat (3) menjadi "Ekosistem gambut    dengan    fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila tinggi muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,8 (nol koma    delapan) meter di bawah    permukaan gambut pada titik penataan,"

3. Mengevaluasi    seperangkat Peraturan Menteri LHK yang tidak    sejalan    dengan PP yang telah diterbitkan

4. Implementasi    perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi    lindung    gambut agar dilaksanakan setelah dapat    dipastikan    tersedia 'Land Swap' yang telah    terverifikasi.    

5. Regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak bersifat retroaktif dan dapat diterapkan hanya untuk para investor baru.

Jika sudah begini, pelaku industri terntu berharap dari sikap bijak dari pemerintah dalam menyikapi pro kontra PP gambut ini. Apakah memenuhi permintaan NGO dan pencitraan di dunia internasional dalam rangka restorasi gambut, atau sebaliknya.

Editor : Hadi
Kategori : Lingkungan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 06 Juli 2020
Plh Bupati Launching Forum CSR Kabupaten Bengkalis
Senin, 06 Juli 2020
Disiplinkan Masyarakat, Babinsa Koramil 07/Kampar Sosialisasi Protokol Kesehatan Cegah Covid-19
Senin, 06 Juli 2020
Sambut HUT RI Ke-75, Koramil 02 Rambah Pasang Umbul-umbul
Minggu, 05 Juli 2020
TMMD 108 Kodim 0105/Aceh Barat, TNI Kebut Pengerjaan Jalan Desa Lango

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT
Selasa, 14 April 2020
Bantu Penanganan Covid-19, Pertamina dan Hiswana Migas Serahkan APD ke Pemprov Riau
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 03 Juli 2020
Prodi Ilmu Komunikasi Univrab Gelar Penyuluhan Covid-19 di Pekanbaru
Senin, 29 Juni 2020
Tim PKM Dosen Fekon Unilak Bantu Manajemen Bank Sampah di Rumpes
Senin, 29 Juni 2020
Tanggap Covid-19, Tim Kukerta Unri Semprot Disinfektan dan Bagi-bagi Hand Sanitiser Di Sungai Beringin
Jumat, 26 Juni 2020
Layanan PMB Unilak Sesuai Proktokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Kampus lainnya ...

PCR Juni 2020
Terpopuler

04

Polres Rohul 27 Juni 2020
Foto
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
AMPI Riau
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
APRIL HUT KAMPAR
Indeks Berita
Imlek 2019 RAPP
www www