Rabu, 04 Agustus 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 3 Agustus 2021

Menunggu Sikap Bijaksana Pemerintah Dalam Pro Kontra PP Gambut
Rabu, 24 Mei 2017 16:03 WIB
Menunggu Sikap Bijaksana Pemerintah Dalam Pro Kontra PP Gambut

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang dimotori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini masih menuai polemik.

Tak hanya para pelaku usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perkebunan Kelapa Sawit saja yang merasa dirugikan, namun Kementerian Industri RI merilis dampak besar perekonomian dan sosial  jika aturan tersebut tetap dipaksakan.

Dari data Kementerian Perindustrian, total investasi industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan investasi industri hulu dan hilir usaha perkebunan dibiayai oleh pinjaman dalam negeri senilai Rp83,75 triliun dan luar negeri senilai Rp193,57 triliun

Hasil dari investasi itu, kedua sektor ini bisa memberikan kontribusi langsung dan tak langsung bagi negara. Seperti industri HTI atau Pulp (kertas) memberikan kontribusi berupa Pendapatan Negara Berupa Pajak (PNBP) yang mencapai Rp42,5 Triliun. Selain itu, HTI juga berkontribusi memberikan efek ganda pada karyawan dan    kegiatan ekonomi masyarakat Rp36,3 Triliun dan investasi usaha termasuk UMKM sebesar Rp442 Triliun.

Begitu juga industri perkebunan kelapa sawit yang menyumbang Rp79,5 triliun untuk PNBP, Rp9,4 triliun untuk efek ganda pada karyawan dan kegiatan ekonomi masyarakat dan Rp112 triliun bagi investasi usaha termasuk UMKM di Indonesia.

Direktur Impartial Mediator Network, Ahmad Zazali mengatakan, dalam forum diskusi yang dihadiri Kementerian Perindustrian dan Badan Restorasi Gambut (BRG) 18 Mei lalu, memang perlu ada pembahasan serius oleh pemerintah terkait PP 57 2016 ini.

Menurut mantan aktivis lingkungan ini, ada beberapa hal yang harus dijawab oleh pemerintah dan pemangku kepentingan sebelum PP ini diterapkan. Salah satunya, dampak yang terjadi, terutama petani dan pekerja yang bakal kehilangan pekerjaan jika PP ini diberlakukan.

"Harus ada mitigasi dampak, seperti para petani dan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan, setelah tidak lagi bertani dan di PHK, apa pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah, kalau tidak akan jadi masalah baru, pengangguran akan bertambah," ucapnya.

Selanjutnya kata Zazali, program tata kelola gambut harus bisa menjamin bencana kabut asap yang terjadi 2015 lalu di Indonesia tidak terjadi lagi. "Apakah ada jaminan PP ini berlaku bencana asap tidak terjadi lagi kedepannya," pungkasnya.

Yang paling krusial dari pemberlakuan PP tersebut katanya, penyediaan lahan pengganti bagi perusahaan ataupun petani. "Ini harus terjawab dulu, kalau lahan baru ini digarap tentu bisa terjadi lagi aktifitas ilegal logging. Kompensasinya juga, itu harus dihitung secara matang. Jika itu terjawab silahkan berlakukan PP gambut itu, " tukasnya.

Disisi lain, potensi kerugian cukup besar tengah menanti jika PP ini diberlakukan. "Potensi kredit macet dalam dan luar negeri yang dapat menurunkan rating investasi kearah negatif bisa mencapai Rp277 triliun," ungkap Ahmad Zazali saat berbincang dengan CAKAPLAH.com, Rabu (24/5/2017).

Disamping itu potensi dan ancaman PHK juga menanti 600 ribu pekerja sebagai dampak langsung aturan ini. Begitu juga dengan dampak tak langsung yang dirasakan pelaku UMKM yang selama ini hidup dari industri Pulp dan Kelapa Sawit yang berjumlah 6,2 juta orang.

"Dan lebih 20 juta orang yang menjadi tanggungan pekerja akan ikut terkena dampak dari kebijakan ini. Begitu juga dampak kerugian investasi yang didalamnya juga terdapat UMKM bisa mencapai Rp554 Triliun. Dampak ini tentunya tersebab lebih 50 persen pasokan bahan baku kedua industri ini hilang, perusahaan memangkas biaya operasional karena merugi, dan jumlah karyawan pasti akan dikurangi," tandasnya.

Belum cukup sampai disitu kata Ahmad Zazali, Indonesia harus siap kehilangan Rp371 triliun pendapatan dari nilai ekspor kertas dan kelapa sawit yang selama ini memberikan kontribusi besar kepada negara.

"Dampak lain juga berkurangnya nilai ekspor kedua industri ini yang nilai cukup besar, dimana tahun lalu itu mencapai Rp371,5 triliun," tegasnya.

Zazali mengakui, bencana kabut asap disejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera tahun 2015 lalu memang sangat parah. Tidak hanya melumpuhkan ekonomi, juga mencatat jatuhnya korban jiwa akibat terpapar asap.

Dari catatannya, kerugian ?nansial akibat bencana asap 2015 mencapai Rp221 triliun atau setara 1,5% PDB Nasional (Juni - Okt 2015). Sementara dari segi korban, 24 orang meninggal, 600 ribu jiwa ISPA serta sekolah di Tujuh Provinsi terpaksa diliburkan.

"Dari 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar hanya 33 persen gambut,67 mineral," tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto dalam diskusi beberapa waktu lalu menyebut, industri kertas dan industry sawit merupakan dua sektor yang terdampak langsung dari pemberlakuan PP Gambut dan peraturan turunannya. Padahal, dua sektor ini memberikan kontribusi besar pada devisa dan penyediaan lapangan kerja.

Karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan beberapa masukan kepada Kementerian LHK untuk bisa jadi bahan pertimbangan, terutama dalam kebijakan yang dibutuhkan dalam  menyelamatkan pasokan bahan baku sektor industri kertas dan hilir kelapa sawit

1.Pemegang izin HTI dan Kebun Kelapa Sawit diatas areal gambut masih diizinkan untuk melakukan aktifitas budidaya dengan syarat mengimplementasikan/menerapkan teknologi terbaru atas tata kelola air gambut yang meminimalisasi emisi karbon dan mengantisipasi   kebakaran lahan.    

2. Revisi PP nomor 71 tahun 2014 jo PP nomor 57    tahun 2016, Pasal    9 ayat (3) menjadi "Menteri wajib menetapkan fungsi lindung    Ekosistem Gambut seluas    30% dari luasan    setiap kubah gambut yang letaknya dimulai dari Puncak Kubah Gambut".    

• Pasal    9 ayat (4) agar dihapuskan, telah diatur di usulan Pasal 9    ayat (3) . Pasal 23 ayat (3) menjadi "Ekosistem gambut    dengan    fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila tinggi muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,8 (nol koma    delapan) meter di bawah    permukaan gambut pada titik penataan,"

3. Mengevaluasi    seperangkat Peraturan Menteri LHK yang tidak    sejalan    dengan PP yang telah diterbitkan

4. Implementasi    perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi    lindung    gambut agar dilaksanakan setelah dapat    dipastikan    tersedia 'Land Swap' yang telah    terverifikasi.    

5. Regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak bersifat retroaktif dan dapat diterapkan hanya untuk para investor baru.

Jika sudah begini, pelaku industri terntu berharap dari sikap bijak dari pemerintah dalam menyikapi pro kontra PP gambut ini. Apakah memenuhi permintaan NGO dan pencitraan di dunia internasional dalam rangka restorasi gambut, atau sebaliknya.

Editor : Hadi
Kategori : Lingkungan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Senin, 02 Agustus 2021 21:39 WIB
Kunjungan ke MPP Pekanbaru Turun Drastis
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 02 Agustus 2021
MPR: Jika Pemerintah Dapat Bantu Kebutuhan Dasar Masyarakat Silahkan PPKM Level 4 Diperpanjang
Sabtu, 31 Juli 2021
MPR Desak Mensos Tindak Lanjuti Temuan Data Ganda Penerima Bansos
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 03 Agustus 2021
Rasidah Minta Pengurus PKK se-Kabupaten Siak Tertib Administrasi
Selasa, 03 Agustus 2021
Ikut Kegiatan Riau Berwakaf 2021, Wabup Siak Ajak Milenial Berwakaf
Selasa, 03 Agustus 2021
Tegakkan Prokes, Polsek Kerumutan Imbau Warga Tetap Memakai Masker
Selasa, 03 Agustus 2021
Polsek Langgam Tingkatkan Program Kampung Tangguh

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 02 Agustus 2021
PCR Gandeng APSB Malaysia Kembangkan Aplikasi Pembelajaran Gramatikal Bahasa Arab
Selasa, 27 Juli 2021
Tingkatkan Inovasi Teknologi Terapan Bidang MKG, PCR dan BMKG Jalin Kerja Sama
Selasa, 27 Juli 2021
Tim Kukerta Balek Kampung Unri Sialang Sakti Berikan Spanduk dan Logo
Selasa, 27 Juli 2021
Kukerta Unri Desa Ujung Batu Timur Serahkan 1.000 Batang Bibit Tanaman Buah kepada Masyarakat

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

Permata
Terpopuler
PCR 3 Agustus 2021
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www