Dewan Keamanan PBB pada Rabu (19/8) mendesak pemberontak untuk segera membebaskan para pejabat negara itu yang ditahan, termasuk presiden Mali. (AFP/MICHELE CATTANI)
|
(CAKAPLAH) - Dewan Keamanan PBB pada Rabu (19/8) waktu Amerika Serikat mendesak pemberontak di Mali untuk segera membebaskan para pejabat negara itu yang ditahan, termasuk presiden, serta "kembali ke barak tanpa ada penundaan".
DK PBB dalam pernyataannya juga "menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk segera memulihkan supremasi hukum dan bergerak menuju kembali ke tatanan konstitusional".
Pernyataan tersebut keluar sebelum pertemuan tertutup Dewan Keamanan atas permintaan Prancis dan Nigeria setelah pemberontak menangkap presiden serta perdana menteri Mali.
Pemberontak sempat beraksi di sebuah pangkalan dekat Bamako dan meneruskannya ke arah ibu kota yang kemudian berakhir pada penangkapan Presiden Ibrahim Boubacar Keita, Perdana Menteri Boubou Cisse dan pejabat pemerintahan lainnya.
Beberapa jam kemudian, Keita memutuskan mengundurkan diri. Pemerintahan Keita sendiri dilanda banyak polemik, mulai dari kekecewaan rakyat akan ekonomi yang stagnan, korupsi, dan pemberontakan para jihadis.
Keita mengatakan tindakannya itu dilakukan sebagai jalan satu-satunya dan demi menghindari pertumpahan darah.
Dewan Keamanan PBB menyatakan "keprihatinan mendalam" atas kudeta tersebut dan "meminta semua pemangku kepentingan di Mali untuk menahan diri dan memberikan priorotas pada dialog demi menyelesaikan krisis,"
Mereka juga "mendesak para pemberontak untuk membebaskan semua pejabat yang ditahan dengan aman dan segera, serta kembali ke barak mereka tanpa ada penundaan."
Dewan Keamanan PBB juga mendukung pernyataan blok Afrika barat ECOWAS pada Selasa (18/8) yang mengutuk kudeta militer tersebut dan berjanji akan menjatuhkan sanksi finansial.
Keputusan itu juga mendukung pernyataan Ketua Uni Afrika Moussa Faki Mahamat yang mendesak para pemberontak untuk "menghentikan semua penggunaan kekerasan".
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Internasional, Politik |