(CAKAPLAH) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memprediksi rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di posisi 37,6 persen pada akhir 2020.

Peningkatan tersebut terjadi karena pemerintah membutuhkan utang besar untuk membiayai penanganan virus corona.

Jika prediksi itu benar, artinya total utang pemerintah bisa berada di atas posisi Rp6 ribu triliun pada Desember 2020. Sebab, utang pemerintah pada awal tahun lalu berada di posisi Rp4.817,55 triliun atau 30,21 persen terhadap PDB.

"Defisit 6,34 persen pada 2020, debt to GDP rationya akan mencapai 37,6 persen dan ini memang jadi resiko dan perlu dipantau," ujar Kepala BKD Febrio Nathan Kacaribu, Rabu (19/8).

Peningkatan rasio katanya juga berpotensi terjadi pada 2021 mendatang. Pasalnya, pemerintah masih perlu melanjutkan program stimulus ekonomi dan penanggulangan Covid-19 yang kemungkinan besar belum selesai tahun ini.

Untuk 2021, pemerintah sudah menambah alokasi belanja untuk bidang kesehatan menjadi sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen terhadap PDB.

Kemudian, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp549,5 triliun atau 20 persen dari total belanja di APBN. Lalu, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) pada 2021 sebesar Rp30,5 triliun.

Sementara, pembangunan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp414 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, perlindungan sosial Rp419,3 triliun, dan pariwisata Rp14,4 triliun.

"Ini akan mengakibatkan debt to GDP ratio naik lagi ke sekitar mendekati 40 persen dari GDP. Ini resiko yang harus kita tanggung dan harus dikelola dengan baik karena kita butuh untuk mensustain pertumbuhan ekonomi," terang Febrio.

Potensi kenaikan rasio utang sebelumnya diakui Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan defisit anggaran 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, termasuk utang.

Namun, pembiayaan utang juga akan dilaksanakan secara responsif dan mengedepankan akselerasi pemulihan ekonomi sosial. Pemerintah juga akan tetap bekerja sama dengan otoritas moneter, namun tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan moneter.