PEKANBARU (CAKAPLAH) - Rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu hingga kini belum ada titik temu.

Pasalnya perwakilan masyarakat setempat menolak pembangunan bendungan tersebut, setelah diadakannya pertemuan antara Pemprov Riau dan masyarakat, Senin (24/8/2020) di Gedung Daerah Pekanbaru

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, mengatakan jika masyarakat masih menolak maka Pemprov Riau juga akan berpihak kepada masyarakat. Karena tidak mungkin memaksakan PSN jika masyarakat menolak, karena pembangunan ada pada lahan ratusan masyarakat yang telah menetap selama puluhan tahun.

Karena itu, Pemprov Riau akan berpihak kepada masyarakat sehingga kalau masyarakat setempat menolak pembangunan bendungan tidak akan dipaksakan.

"Saya tetap berpihak untuk rakyat, tidak ada kepentingan sama sekali. Kalau masyarakat menolak bagaimana mau dipaksakan. Supaya dibelakang hari tidak ada penyesalan dan tidak ada komplik antara masyarakat dan pemerintah," kata Gubri.

Sementara itu, anggota DPRD Riau dapil Rokan Hulu, Adam Syafaat mengatakan, pembangunan bendungan tersebut akan membuat desa-desa di sekitarnya tenggelam. Tidak hanya tiga desa di Cipang Raya seperti Cipang Kiri Hilir, Cipang Kanan dan Tibawan tetapi juga sampai ke Pasaman, Sumbar.

"Kami banjir saja, Pasaman juga kena. Itu tidak sampai 10 meter naiknya permukaan air. Apalagi kalau 42 meter sudah pasti banyak pemukiman yang tenggelam," ujarnya.

Sebagai wakil dari masyarakat Cipang Raya, Adam Syafaat meminta pemerintah agar dibuat kajian lebih mendalam terutama dampak lingkungan yang bakal terjadi jika dibangun bendungan.

Sebab menurut Adam Syafaat, data yang disampaikan Balai Wilayah Sungai Sumatera III tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Tolong buat kajian mendalam, karena tidak seperti faktanya atau tidak seperti apa yang kami alami. Kalau ini diteruskan maka akan ditolak masyarakat. Saya rasa bendungan tidak memiliki manfaat yang benar-benar diharapkan bagi masyarakat," tegasnya

Selain itu, sebut dia, jika bendungan tetap dibangun, ganti rugi lahan warga yang tenggelam dikhawatirkan tidak sesuai. Apalagi ia meyakini pemerintah hanya sanggup mengganti dua hektare per keluarga. Sementara satu keluarga memiliki banyak lahan perkebunan.

Terpisah Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Sahril menilai progres pembangunan Bendungan Lompatan Harimau belum bisa diselesaikan secara utuh. Apalagi ia menilai masyarakat masih mendapat info setengah-setengah terkait PSN tersebut.

"Mungkin info yang didapat masyarakat baru separuh-separuh, masyarakat hanya melihat dari sisi negatif. Padahal kalau mendapat informasi yang utuh tentu bisa melihat sisi baiknya," ujar Sahril.

Namun, kata dia, penolakan dari masyarakat membuat pihaknya ragu untuk melanjutkan pembangunan PSN itu. Namun kalau potensi yang sudah diprogramkan pemerintah pusat direbut provinsi lain, tentu sangat disayangkan.

"Kita punya program bagus, tentunya masyarakat menjadi tolak ukur. Namun tidak baik juga dipaksakan karena pembangunan ini intinya untuk masyarakat. Saya berkeyakinan benang kusut ini perlahan-lahan bisa kita luruskan. Mungkin saat ini belum, tapi pelan-pelan kita akan sosialisasi," tandasnya.