PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, Khairul Amri, mengatakan helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) digunakan hanya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik, pribadi ataupun kelompok.
"Helikopter tersebut adalah fasilitas negara yang pemanfaatannya hanya untuk kepentingan publik. Apalagi penanggulangan bencana, bencana itukan tidak bisa diprediksi sempurna. Jadi helikopter tersebut harusnya stand by, Dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," cakapnya, Selasa (25/8/2020).
Hal tersebut disampaikannya terkait heboh beredarnya video Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet yang berkunjung ke Kabupaten Bengkalis bersama Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menggunakan helikopter BNPB. Banyak yang menduga kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri acara Musda Partai Golkar Bengkalis.
Khairul mengungkapkan, Ketua DPRD harusnya selalu ingat bahwa ia adalah pejabat publik yang selalu diperhatikan. Hal ini selaras dengan akuntabilitas yang sudah dipahami oleh banyak masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh pejabat publik yang menggunakan baik uang maupun fasilitas negara itu harus mampu dijawab dan dipertanggungjawabkan.
"Persis dengan kejadian ini masyarakat ingin tahu, mengapa helikopter BNPB tersebut bisa digunakan oleh Ketua DPRD? Publik berhak tahu hal itu. Belum lagi jika dikaitkan dengan public ethic, apa memang tidak bisa ketua DPRD tersebut ke sana menggunakan mobil? Atau kalau misalnya ingin pakai helikopter juga ya jangan pakai fasilitas publik untuk kepentingan lain selain kepentingan publik," cakapnya.
Akan tetapi ia setuju dengan Kepala BPBD Riau Edwar Sanger bahwa harus ada penjelasan dari pihak berwewenang soal helikopter tersebut.
"Bagaimana jawaban dari ketua Satgas Udara, apa hal yang membuat helikopter tersebut dipakai oleh ketua DPRD saat kunjungan. Mana tahu kunjungannya memang dalam rangka tugasnya sebagai ketua DPRD dan mengharuskannya menggunakan helikopter, bisa jadi mungkin karena waktu yang sangat padat atau lain sebagainya," kata Khairul Amri.
Lebih lanjut, ia mengatakan, masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari BNPB Provinsi Riau yang punya wewenang soal penggunaan helikopter milik instansi tersebut.