PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmat mempertanyakan Pemprov Riau yang sampai saat ini masih belum mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020.

Hal ini dikemukakan Ade Hartati di hadapan peserta paripurna yang langsung dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

"Harusnya Pemprov sudah ajukan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2020. Namun, sampai hari ini saya pribadi belum melihat komitmen dan keinginan Pemprov mengajukan dan membahas bersama dengan DPRD sesuai dengan undang undang yang berlaku," kata Ade Hartati, Senin (31/8/2020).

Politisi PAN ini menambahkan bahwa pihaknya berharap Pemprov untuk menyegerakan APBD-P agar segera dibahas, mengingat kondisi sangat ini dinilai sangat tak baik, di tengah pandemi Covid-19.

"Sekarang di tengah pandemi. Saya tidak mengetahui apa alasan Pemprov sehingga hari ini belum mengajukan APBD Perubahan untuk dibahas bersama," kata Ade.

"Kami orang politik akan ikut Pilkada, ada tiga pimpinan yang akan maju, dan ini nanti akan pengaruhi kinerja. Kami tak tahu ini sengaja atau tidak. Tapi pada awalnya pengajuannya awal agustus, namun kok seperti diundur-undur," cakapnya lagi.

Untuk itu, Ade Hartati meminta Pemprov untuk berkomitmen demi masyarakat Riau.

Sementara itu, pimpinan sidang, Zukri meminta kepada Wagubri untuk menjadikan catatan terkait permintaan dari anggota DPRD Riau tersebut.

"Ini harus jadi catatan pemerintah, pak Wagub. Secara kelembagaan kita sudah surati pemerintah, seharusnya rancangan APBD-P sudah dimasukkan. Walaupun tak ada kaitannya dengan majunya pimpinan di Pilkada. Karena belum mendaftar. Namun, pak Hardianto kita yakin bisa melanjutkan dengan baik," tukas Zukri.

Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan, untuk APBD-P 2020 sudah diusulkan Pemprov Riau ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.

"APBD-P 2020 sudah kita sampaikan ke Kemendagri. Tapi karena kondisi di Jakarta lockdown belum bisa dibahas. Mungkin dalam waktu dekat akan dibahas," katanya.

Meski begitu, Edy Nasution menegaskan untuk APBD-P Riau 2020 tidak ada masalah. Hanya saja untuk membahas APBD-P bersama DPRD Riau masih menunggu persetujuan Kemendagri.

"Di kita tidak ada masalah. Sekarang bolanya di Kemendagri," cakap mantan Danrem 031 Wirabima ini.