PEKANBARU (CAKAPLAH) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau menolak wacana sertifikasi bagi penceramah yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

"Hal tersebut dinilai sangatlah berlebihan, memangnya para dai mau dikasih gaji atau honor seperti para guru. Jadi ini tidak boleh membeda-bedakan para dai, kalau tujuannya membeda-bedakan dai ini dikhawatirkan nanti di beberapa masjid batal selenggarakan salat Jumat," cakap Sekretaris MUI Riau, Zulhusni Domo, Sabtu (5/9/2020).

Lanjutnya dirinya mendukung langkah dari Sekjen MUI Pusat, Anwar Abbas yang mana jika pemerintah tetap memaksakan adanya sertifikasi bagi para penceramah maka Anwar Abbas akan mengundurkan diri sebagai Sekjen MUI Pusat.

"Kita pun (MUI Riau) seperti itu, jadi kita menolak sertifikasi dai, saya pikir di Indonesia tidak perlu adanya sertifikasi dai. Justru kemerdekaan negeri ini dibayar dengan darah dan nyawa para ulama, jadi kita menjadi tamu di negeri sendiri. Karena agama Islam di Indonesia adalah mayoritas, bukan minoritas," tegasnya.

Selanjutnya pria yang akrab disapa Ustadz Domo ini juga turut mengkritik Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi yang selalu mengungkit permasalahan radikalisme.

"Menteri Agama ini adalah menteri seluruh agama di Indonesia, apalagi disudutkan kepada Islam. Dia (Fachrul Razi) bilang kalau hafidz Qur'an yang masuk ke dalam masjid-masjid ini membawa paham radikal, ini sangat salah," tegasnya lagi.

Oleh sebab itu Zulhusni Domo meminta Presiden mengevaluasi Menteri Agama Fachrul Razi.

"Bicara radikalisme kita minta melalui Wapres untuk mengevaluasi Menteri Agama. Menteri Agama ini harus orang yang paham agama atau ulama. Kementerian Agama itu adalah sumbangsih terbesar bagi umat Islam," cakapnya lagi.

Ia menegaskan berkaca dari beberapa dekade yang lalu, Menteri Agama selalu diisi oleh para tokoh dari Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama (NU). Dari itu ia meminta pemerintah untuk mengembalikan itu.