PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau mempertanyakan dan curiga terhadap anggaran besar yang disiapkan Pemerintah Provinsi Riau untuk penanganan Covid-19, namun realitanya kasus Covid-19 di Riau semakin meningkat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Fitra Riau, Tarmizi dalam diskusi 'evaluasi APBD Riau 2020, di tengah pandemi Covid-19'. Agenda tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPKAD Riau, Indra, dan anggota DPRD Riau Ade Hartati Rahmat.
Kepala BPKAD Riau, Indra dalam diskusi tersebut mengatakan, bahwa Riau sudah melakukan 4 kali pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan total, Rp 474 miliar.
"Total akhirnya adalah Rp 477 milyar. Ada tambahan dana alokasi untuk operasional kesehatan dari pusat. Sejauh ini realisasinya baru 49,02 persen," kata Indra.
Tarmizi menceritakan, bahwa Fitra Riau saat ini terbatas untuk dapat langsung mengakses data dari pemerintah provinsi terkait detail pergeseran anggatran tersebut. Fitra sampai mengkses langsung dari Kemenkeu.
"Kita ada jaringan langsung ke Kemenkeu. Kita nilai Pemprov kalah dalam hal publikasi informasi. Terkait total pergeseran anggaran yang disiapkan untuk Covid-19 hanya terserap 49 persen, ternyata memang secara kinerja anggaran, Pemprov lambat dengan alasannya kehati-hatian," kata Tarmizi.
Pola penanganan Covid-19 kata Tarmizi harusnya secara cepat. Kalau tidak, patut dicurigai potensi adanya pengelolaan yang tak transparan.
"Potensi penyelewenangan semakin besar. Apalagi kita lihat datanya, anggaran yang besar tak selaras dengan jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Anggaran besar tak berdampak dengan kinerja penanganan Covid-19," cakapnya lagi.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |