PEKANBARU (CAKAPLAH) - Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin, mengakui menerima uang sebesar Rp5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA) terkait proyek Jalan Duri-Sei Pakning. Uang itu tidak pernah digunakannya dan diserahkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengakuan itu disampaikan Amril ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus suap proyek Jalan Duri-Sei Pakning, Kamis (17/9/2020). Persidangan berlangsung daring, di mana Amril berada di Rutan Klas I Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Jakarta sedangkan majelis hakim dan penasehat hukum di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Amril di hadapan majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina mengaku menerima uang dari PT CGA sebanyak tiga kali. Dua kali diserahkan melalui staf PT CGA Triyanto dan satu kali dari pemilik PT CGA, Ichsan Suaidi.

Uang dari PT CGA diberikan melalui Azrul Nur Manurung, ajudan Amril sebesar Rp4,2 miliar dan uang dari Ichsan Suaidi diterima langsung sebesar Rp1 miliar. Seluruh uang itu dititipkan Amril ke Azrul untuk disimpan. "Totalnya ada Rp5,2 miliar," kata Amril.

Pemberian uang itu berawal dari pertemuan Amril dan Triyanto di Medan, Sumatera Utara. Namun, ketika itu, Triyanto tidak langsung memberikan uang hanya membicarakan terkait pengerjaan proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

"Untuk kelanjutannya, saya minta hubungi Kadis PUPR ketika itu," kata Amril.

Amril menyatakan ketika di Medan, dirinya tidak menerima uang dari Triyanto. Namun, JPU Feby Dwi Andospendy dan Frengky, membacakan BAP Amril yang ketika bertemu Triyanto di Hotel Adi Mulia, Medan.

"Ketika acara dinas di Medan, saya bersama Asrul pernah bertemu Triyanto dan Rhemon Jamil. Ketika Rhemon Jamil keluar, Triyanto memberikan uang Rp150 ribu Dollar Singapura atau Rp1,5 miliar. Saya berikan ke Asrul untuk disimpan," kata JPU membacakan BAP Amril.

JPU mempertanyakan kebenaran BAP tersebut, Amril membantah. "Tidak benar itu. Terjadi di hotel di Pekanbaru, kapannya saya lupa. Saya luruskan itu (BAP)," kata Amril.

Terkait uang yang diberikan, Amril menegaskan tidak pernah meminta kepada PT CGA, meskipun PT CGA menawarkan komitmen fee. Politisi Golkar ini hanya meminta perusahaan mengerjakan jalan itu dengan baik.

Uang Rp5,2 miliar disimpan Azrul sampai dirinya berhenti sebagai ajudan Amril pada akhir 2017. Ketika itu, Azrul menyerahkan uang kepada Amril dan setelah itu oleh Amril diserahkan ke penyidik KPK.

JPU mempertanyakan, kalau uang itu tidak dipakai oleh Amril kenapa tetap disimpan dalam waktu yang cukup lama dan baru dikemballikan ketika proses penyidikan di KPK. "Saya khilaf, itu kekhilafan saya sebagai manusia biasa," tutur Amril.

Amril menjelaskan pernah bertemu Ichsan Suaidi di Kopi Tiam Pekanbaru ketika dirinya baru terpilih sebagai Bupati Bengkalis. Ichsan menyampaikan kalau PT CGA menang di Mahkamah Agung dan proyek jalan harus dikerjakan oleh perusahaannya.

Pertemuan berlanjut di Plaza Indonesia Jakarta. Di sanalah, Ichsan Suaidi memberikan uang Rp1 miliar dalam bentuk Dollar Singapura kepada Amril. Uang itu diberikan Amril kepada Azrul untuk disimpan.

Dengan Triyanto, pertemuan dilakukan di Hotel Adi Mulya, Medan Sumatera Utara. Setelah itu, ada beberapa kali pertemuan hingga Triyanto menitipkan uang secara bertahap sebesar Rp4,2 miliar kepada Azrul.

Setelah itu, Amril melarang Azrul menerima uang dari PT CGA. "Uang Rp5,2 miliar itu diserahkan ke KPK tanpa pernah saya pakai," ucap Amril.

Amril mengakui uang dikembalikan setelah KPK mulai mengusut penyimpangan sejumlah proyek di Bengkalis. Hal itu dilakukan karena Amril mengaku bingung karena telah menerima uang tersebut yang berkaitan antara proyek dan jabatannya.

Selain uang Rp5,2 miliar, Amril juga mengembalikan uang Rp100 juta ke penyidik KPK. Uang itu diterima Amril dari Jamal Abdillah ketika dirinya masih menjabat anggota DPRD Bengkallis.

Di sisi lain, Amril menyebut penyidik KPK juga menyita uang Rp1,9 miliar dari rumah dinasnya di Bengkalis pada 1 Juni 2018. Ia mengaku uang itu murni dari hasil bisnis yang dijalankannya, di luar jabatan sebagai Bupati Bengkalis.

Uang itu, kata Amril, dikumpulkannya dalam kurun waktu satu tahun. Uang itu akan diperuntukkan membantu anak yatim, fakir miskin, penyapu jalan, dan warga lain yang membutuhkan. "Saya kumpulkan dari usaha sawit," tegas Amril.

Uang itu ditemukan KPK di beberapa tempat di rumah dinas Amril. Amril merincikan sebesar Rp600 juta ditemukan di brankas miliknya, Rp200 juta ditemukan di ajudannya, Rp805 juta dari adiknya, Riki Rihardi dan sisanya dari istri Amril.

Terkait dakwaan menerima gratifikasi dari pengusaha sawit, Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan Adyanto sebesar Rp10.907.412.755, Amril menyatakan uang itu murni usahanya sawit. Uang itu diterima berdasarkan perjanjian pada tahun 2014 hingga 2019.

Amril menceritakan, di Kecamatan Pinggir ada 8 perusahaan sawit dan di Duri ada 8 perusahaan sawit yang beroperasi. Amril mengaku sudah menjadi pengepul sawit masyarakat untuk dimasukkan ke perusahaan-perusahaan itu.

Kepiawaian Amril itu dilihat oleh Jonny Tjoa dan Adyanto. Kedua pengusaha sawit itu mendatangi Amril dan meminta bantuan agar memasok sawit serta mengamankan perusahaan karena ada gejolak dari masyarakat.

Ketika itu, Amril menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis. "Keduanya datang. Kemudian ada perjanjian dan kesepakatan bersama tanpa paksaan di bawah notaris," ucap Amril.

Fee dibayarkan setiap bulannya oleh Jonny Tjoa sejak medio 2013-2014. Uang itu dikirim ke rekening Kasmarni, istri Amril.

JPU mempertanyakan kenapa uang harus dikirim ke Kasmarni. "Saya pikir lebih bagus istri saya yang kendalikan bukan saya dan itu tidak ada kaitannya dengan jabatan," kata Amril.

Sementara uang dari Adyanto diterima sejak 2014. Setiap uang yang diserahkan, tidak pernah dihitung oleh Amril. "Totalnya saya tidak ingat. "Kalau dibilang itu (Rp10 miliar lebih), mungkin pak," ungkap Amril.

JPU kembali menegaskan jumlah yang diterima dari Adyanto. "Tidak bisa mungkin, mungkin Pak. Benar tidak?." tanya JPU. Amril pun menegaskan menerima Rp10 miliar lebih.

Usai meminta keterangan Amril, majelis hakim mengagendakan persidangan pembacaan tuntutan oleh JPU. Tuntutan dibacakan dua pekan mendatang.