Anggota DPD RI asal Riau Edwin Pratama Putra
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Tingginya angka peningkatan kasus Covid-19 di Riau yang kini tercatat menduduki urutan ke tiga nasional, dinilai penting saatnya meminta transparansi kinerja program penanggulangan nyata dari Gubernur Syamsuar selaku pemimpin pemerintah daerah Riau.
Hal itu disampaikan Anggota DPD RI asal Riau Edwin Pratama Putra, mengingat tingginya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 di Riau, namun hingga kini masih terkesan tidak membuahkan hasil positif berupa penurunan penyebaran Covid-19.
"Pemerintah Provinsi Riau harus transparan atas program penanggulangan penyebaran Covid-19 di Riau, sudah saatnya gubernur transparan atas program-programnya. Mengingat anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Riau ini bukan anggaran yang kecil, sehingga seharusnya ada program nyata yang menanggulangi penyebaran Covid-19," kata Edwin kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (1/10/2020).
Transparansi program nyata dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Riau, menurutnya bukan hanya sebatas kegiatan bagi-bagi masker dan imbauan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) semata. Melainkan lebih kepada kegiatan yang nyata dan terprogram mampu menekan angka penyebaran Covid-19, serta angka kematian akibat Covid-19.
"Penanggulangan itu bukan hanya sekedar bagi-bagi masker atau imbauan-imbauan saja. Anggarannya terlalu besar harus punya program nyata," tegasnya.
Edwin Pratama Putra mengaku, sangat menyayangkan peristiwa meninggalnya dua orang dokter di Riau belakangan ini akibat Covid-19. Hal itu menjadi indikasi kemungkinan sangat lemahnya program penanggulangan penyebaran Covid-19 yang terjadi di Provinsi Riau.
Sehingga layak menjadi pertanyaan dan keharusan bagi Pemerintah Provinsi Riau, untuk melakukan transparansi program penanggulangan penyebaran Covid-19.
"Sudah saatnya transparansi program penanggulangan Covid-19, baik itu program pemerintah provinsi, hingga program pemerintah kabupaten dan kota," lanjutnya.
Selain itu, senator kelahiran Bangkinang, Kabupaten Kampar ini juga menyinggung terkesan tidak adanya transparansi anggaran yang digunakan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Riau melalui publikasi media. Baik itu oleh Pemerintah Provinsi Riau, maupun pemerintah kabupaten/kota di Riau. Sementara hal itu menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Riau. Sekalipun diakuinya penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah pekerjaan yang tidak mudah.
"Apakah ada Pemerintah Provinsi Riau atau pemerintah kabupaten, kota yang melakukan transparansi anggaran yang digunakan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 ini? Sementara transparansi penggunaan anggaran melalui publikasi media sangat penting, agar semuanya mengetahui secara pasti apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan mendukung setiap program penanggulangan. Sekalipun memang menanggulangi penyebaran Covid-19 bulan hal yang mudah," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, pada Rabu 30 September 2020. Provinsi Riau mengalami penambahan 352 kasus baru Covid-19. Sehingga total kasus positif Covid-19 di Riau menjadi 7.623 orang.
Penambahan kasus itu menempatkan Riau di posisi ketiga, setelah DKI Jakarta 1.159 kasus dan Jawa Barat 446 kasus.
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |