(CAKAPLAH) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pemerintah akan mulai mencairkan bantuan presiden (banpres) produktif tahap II untuk UMKM pekan ini. Bantuan yang akan diberikan adalah uang tunai sebesar Rp2,4 juta per penerima.

Teten menjelaskan pemerintah akan menyalurkan banpres produktif tahap kedua untuk 3 juta UMKM. Ia bilang dana yang dibutuhkan sudah cair dari Kementerian Keuangan.

"Kami minggu ini pun sudah mulai menyalurkan untuk 3 juta berikutnya. Anggaran juga sudah kami terima dari Kementerian Keuangan, karena itu sudah bisa kami jalankan," ungkap Teten dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).

Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan banpres produktif untuk 9 juta UMKM. Total dana yang dikucurkan sekitar Rp21 triliun.

Dengan tambahan 3 juta UMKM di penyaluran tahap II, maka total UMKM yang akan mendapatkan banpres produktif sebanyak 12 juta UMKM. Dengan demikian, total dana yang akan dikeluarkan pemerintah sekitar Rp28 triliun.

Selama proses penyaluran banpres produktif ini, Teten mengaku ada beberapa kendala. Bahkan, pemerintah sempat hampir salah sasaran.

"Ada kejadian di mana ada 500 (UMKM) yang sudah lolos salah sasaran, sehingga kami bekukan, tidak jadi kami transfer karena ternyata tidak memenuhi syarat," ujar Teten.

Teten menyatakan penyaluran banpres produktif dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI. Sebelum disalurkan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dukcapil memeriksa identitas calon penerima terlebih dahulu.

Di sini, BRI dan BNI juga ikut melakukan pengecekan kepada calon penerima. Manajemen memanggil seluruh calon penerima untuk memastikan data mereka.

"Tapi BRI dan BNI (sebelum mentransfer) juga mengecek lagi, mereka akan memanggil, melihat di lapangan (untuk memastikan) apakah memang ada usaha mereka, karena ini bukan untuk pengangguran," jelas Teten.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.