PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI melakukan studi banding (Stuban) pembahasan manajemen kinerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (8/10/2020) di Hotel Navotel Pekanbaru.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kemenko Polhukam, Nizhamul SE MM mengatakan, studi banding tersebut dalam rangka memberi masukan kepada Pemprov Riau agar ke depan SAKIP Pemprov Riau bisa lebih naik.

"Sekarang kan SAKIP Pemprov Riau itu dibawah 70 atau peringkat B. Itu sangat rendah. Dan untuk menaikan 1 digit SAKIP itu memang berat, harus ada upaya dan langkah konkret yang dilakukan Pemprov Riau. Nah, tadi dalam diskusi kita memberi masukan-masukan," kata Nizhamul yang akrab disapa Among ini.

Lebih lanjut Among menjelaskan, tujuan pihaknya melakukan studi banding manajemen kinerja Pemprov Riau untuk transaksi ilmu, meskipun nilai SAKIP Kemenko Polhukam lebih baik dari Pemprov Riau.

"Kita studi banding kan tak harus yang ke lebih baik, meskipun nilai SAKIP kita lebih bagus dari Pemprov Riau. Namun karena kita ada ikatan emosional dengan Pemprov Riau, dan saya juga terpanggil bagaimana nilai SAKIP Pemprov Riau ini bisa lebih baik kedepannya," ungkap mantan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN, Kolonel Gusnadi menambahkan, dalam diskusi itu pihaknya juga telah membahas persoalan-persoalan yang dihadapi Pemprov Riau. Misalnya seperti teori-teoti dalam pemahaman manajemen kinerja.

"Memang kelemahan kita secara umum di Indonesia, banyak menggunakan istilah-istilah teori manajemen dari luar. Namun aplikasinya kita sering tidak mengadaptasi dengan kondisinya. Padahal di luar itu dalam mengukur kinerja organisasi menyesuaikan dengan kultur mereka. Itu yang kita adopsi, tentu itu beda dengan kultur mereka," terangnya.

Persoalan lain yang menjadi kendala, menurut Gusnadi, pemerintah sering terpaku terhadap teks-teks. Padahal dalam teks itu ada konteks.

"Makanya yang perlu dilihat itu konteks, sehingga kita paham secara dasar. Saya kira nilai SAKIP di Pemprov Riau masih baik, hanya saja perlu ditingkatkan. Karena rendah itu belum tentu tidak bagus. Sebab alat ukur yang dipakai tidak diadaptasi dengan baik, sehingga dalam pengisian terjadi miss persepsi, makanya hasilnya salah," cakap pria kelahiran Rumbai, Pekanbaru ini.

Untuk diketahui studi banding itu merujuk Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan menindaklanjuti pasca penilaian reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi pembahasan manajemen kinerja di Pemprov Riau, diantaranya Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional Marsda Achmad Sajili, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Nizhamul SE MM, Inspektur Kemenko Polhukam Brigjen Tedi Rustendi, Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Laksma Sidiq Mustofa, Sekretaris Deputi Bidkor Politik Luar Negeri Marsma Amrizal Mansur, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Brigjen Pol Erwin Chahara Rusmana.

Kemudian Kepala Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN Kolonel Gusnadi, Kepala Bagian Perencanaan Irma Puspita SE SIP MSi, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran I, Ayu Okta Rezareski SE ME, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran II Dadi SH, serta pejabat Kemenko Polhukam lainnya.

Sedangkan dari Pemprov Riau hadir Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Karo Ortal Setdaprov Riau Kemal.