Sabtu, 31 Oktober 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 20 Oktober 2020
Polling
Siapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Pilihan Anda?


Cakap Rakyat:
Kontradiksi “Legal Drafting” pada Omnibus Law
Sabtu, 10 Oktober 2020 14:10 WIB
Kontradiksi “Legal Drafting” pada Omnibus Law

(CAKAPLAH) -Sudah bisa ditebak bahwa penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja akan semakin masif, apalagi DPR RI mengesahkan RUU tersebut di tengah masyarakat yang kebingungan menghadapi wabah Covid-19, namun sejatinya DPR memegang teguh “Anjing menggonggong, kafilah berlalu”. Pertarungan dan pertaruhan UU yang disebut Omnibus Law itu akan terus bergulir antara Pemerintah, DPR versus Rakyat.

Prespektif materil UU Cipta Kerja sudah barang tentu memicu banyak perdebatan bagi masing-masing lapisan masyarakat yang merasa dirugikan kepentingannya dan sisi lainnya bahwa Omnibus Law mempunyai semangat mempersatukan berbagai macam “beleid” yang telah terbentuk sebelumnya menjadi satu UU.

Keserasian, keterpaduan dan kepraktisan menjadi salah satu nilai lebih Omnibus Law karena memotong jarak tempuh “legal drafting” yang selama ini proses pembentukan UU begitu banyak pintu “formal” yang harus ditempuh. Dengan Omnibus Law yang dapat kita katakan “legislasi jalan tol” dimana perubahan dari berbagai jenis UU dapat diintegrasikan menjadi satu UU.

Aspek formal pembentukan dalam UU Cipta Kerja tidak ada yang berubah karena dimulai dari inisiatif eksekutif yang dimasukkan kedalam Prolegnas hingga nantinya akan disetujui Legislatif (DPR), artinya mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga ke pengundangan tetap memakai payung UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun pembentukan Omnibus Law (Cipta Kerja) memiliki kultur legislasi yang berbeda dari semangat UU No.12/2011, bahwa benar adanya Omnibus Law merupakan kelaziman yang digunakan pada sistem Anglo-Saxon yang cenderung bertumpu pada yurisprudensi namun di Indonesia sendiri dimana pengaruh Civil Law masih sangat diperhitungkan hingga konsekuensi pembentuk UU tidak hanya memikirkan bentuk materil UU-nya saja namun aspek formil hingga teknis “legal drafting” juga tidak kalah pentingnya karena kesalahan formil atau kesalahan legal drarting dari pembentukan UU dapat menurunkan derajat legalitas dan legitimasi UU tersebut.

Omnibus Law Cipta Kerja yang kita rasakan saat ini sangat berseberangan dengan kultur legislasi yang dianut Indonesia, Dalam praktik legislasi Indonesia selama ini sering kita jumpai memecahkan dari satu UU menjadi banyak UU namun konsep Omnibus Law justru sebaliknya mencabut dan merubah dari banyak UU menjadi satu kesatuan UU.

Dari prespektif legal drafting ada beberapa persoalan yang tertinggal, misalnya bagaimana kedudukan judul UU yang telah dirubah melalui mekanisme Omnibus Law? mengapa perubahan melalui Omnibus tidak diikuti dengan perubahan judul dari UU induknya? karena selama ini proses perubahan pasal didalam UU diikuti dengan perubahan judul UU tersebut dengan menambah kata “Perubahan…, Perubahan kedua…” dengan tetap mempertahankan judul utama UU tersebut. mekanisme ini juga didasari yang termuat didalam lampiran UU No.12/2011.

Namun lain halnya metode Omnibus Law yang mana pasal yang sudah ditarik untuk dirubah namun tidak diikuti dengan perubahan judul UU tersebut. Misalnya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa pasal ditarik dan dilakukan perubahaan menjadi UU Cipta Kerja namun tidak diikuti dengan berubahnya judul UU No.13/2003 tersebut dengan menambahkan kata “perubahan” diawal kalimat judul UU tersebut. bukankah hal yang semacam ini melangkahi UU No.12/2011?

Lebih rinci lagi dimana setiap pasal yang dilakukan perubahan dengan menempatkan kata “…diubah…” semestinya tidak menyebabkan pasal tersebut beralih ke bentuk UU yang lain, misalnya jika pasal 1 angka 32 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dilakukan perubahan maka pasal 1 angka 32 tersebut tetaplah terintegrasi didalam UU Penataan Ruang tersebut dan tidak dapat beralih kedalam UU Cipta Kerja. Namun itulah kultur baru dalam legislasi Omnibus Law yang tidak dikenal dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beda halnya sebuah pasal didalam UU dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berlaku atau diberi pemaknaan lain tentu tidak serta merta UU yang diuji tersebut dapat berubah judulnya namun oleh UU No.12/2011 ada kewajiban bagi DPR bersama Presiden untuk merubah UU tersebut yang telah diuji oleh MK, karena kedua lembaga itulah yang melekat kewajiban serta kewenangannya berkaitan dengan hal-hal teknis (legal drafting) setingkat UU.

Terlebih lagi dapat kita lihat, jika ada pasal dalam beberapa UU yang diubah dan diintegrasikan kedalam UU Cipta Kerja lalu bagaimana status pasal tersebut? apakah masih bagian dari UU asalnya atau bagian dari UU Cipta Kerja? Ini sangat penting dijelaskan mengingat pasal-pasal yang ditarik kedalam UU Cipta Kerja berpotensi diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), seandainya MK mengabulkan permohonan dan memberi makna lain dalam pasal UU Cipta Kerja tersebut maka berpotensi pula pasal didalam UU asalnya terdampak sistematis akibat penafsiran Hakim MK. Ini akan menjadi perdebatan akademik akibat metode Omnibus Law yang diterapkan oleh Presiden bersama DPR RI.

Konsep Omnibus Law dalam tatanan ide sebenarnya sah-sah saja diakomodasi dan diserap dalam sistem legislasi diIndonesia namun perlu juga diingat bahwa dalam proses legislasi tersebut pembentuk UU harus juga patuh terhadap UU No.12/2011, jangan sampai penerapan gagasan baru dalam metode legislasi bertentangan dengan hukum positif yang sudah berlaka dahulu ketimbang gagasan Omnibus Law.

Penulis : Rachmad Oky, Dosen Hukum Tata Negara FH Unilak
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Pilihan Anda?

Berita Terkait
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Rabu, 28 Oktober 2020 11:23 WIB
Maulid Nabi, Pemuda dan Spirit Perubahan
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:03 WIB
Perlukah Merivisi RPJMD?
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Kamis, 18 Juni 2020 19:18 WIB
Indonesia Darurat Implementasi Pancasila
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Sabtu, 17 Oktober 2020 08:54 WIB
Hati-Hati Berinvestasi
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Senin, 10 Agustus 2020 14:23 WIB
Tanggapan Pidato Gubri pada HUT ke-63 Riau
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Minggu, 30 Agustus 2020 19:02 WIB
Malaysia dan Hari Kemerdekaan
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Jum'at, 22 Mei 2020 12:08 WIB
Wabah yang Berujung Pasrah
Kamis, 06 Agustus 2020 17:01 WIB
New Normal, New Life Style
Sabtu, 11 April 2020 08:24 WIB
Kampanye #JanganMudik
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal
Kamis, 20 Februari 2020 13:51 WIB
Menunggu Ketepatan Respon Policy
Sabtu, 02 Mei 2020 10:27 WIB
Refleksi Milad ke-88 Pemuda Muhammadiyah
Senin, 21 September 2020 11:26 WIB
Rahasia di Balik Sengsara
Kamis, 20 Februari 2020 19:04 WIB
3 And 1
Selasa, 22 September 2020 09:34 WIB
Mempertanyakan Fokus APBD Riau 2020
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 31 Oktober 2020
DR Misharti Luncurkan Buku "Mata Jiwa", Diharapkan Menginspirasi Banyak Orang
Jumat, 30 Oktober 2020
NasDem Milenial Riau Bagikan MasKer dan Nasi ke Masyarakat
Jumat, 30 Oktober 2020
Jumat Barokah, Selain Bagi-bagi Nasi ke Jemaah Polsek Langgam juga Serahkan Bantuan untuk Masjid Al-Falah
Jumat, 30 Oktober 2020
Cegah Kriminalitas C3, Polsek Kerumutan Galakkan Patroli di Tempat Rawan Kejahatan

Serantau lainnya ...
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 26 Oktober 2020
Rektor Unilak Lantik Pejabatnya Secara Virtual, Ini Nama-nama yang Dilantik
Jumat, 23 Oktober 2020
Didukung Kemenristek/Brin, Dosen UIR Lakukan PKM Sistem Informasi Berbasis Pengaduan Masyarakat
Selasa, 13 Oktober 2020
UNISSA Brunei Gandeng UIR Kerjasama Buka Fakultas Pertanian
Minggu, 11 Oktober 2020
Predatech FST UIN Suska Taja 5 Webinar Nasional Bidang Ilmu Data dan Teknologi

Kampus lainnya ...
Polling
Siapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Pilihan Anda?


Protokol Kesehatan 31 Oktober 2020
Terpopuler

04

Sabtu, 24 Oktober 2020 16:09 WIB
Kapolda Riau: Mulai Hari Ini Dia Bukan Anggota!
Duka cita
Foto
Dapo Kanisya September 2020
RAPP - APRIL HUT Pelalawan Siak Kuansing 12 Oktober 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Hari Jadi Rohul dari Polres Rohul 12 Oktober 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
HUT Siak - BSP 12 Oktober 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
HUT Kabupaten Pelalawan - BSP 12 Oktober 2020
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran

Religi lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Indeks Berita
FunBike New Normal 12 Oktober 2020NasDem 30 September 2020BSP Hut Riau ke-63APRIL RAPP HUT RI 75BOB PT BSP HUT RI 75APRIL RAPP HUT Riau ke-36Unilak Juli 2020Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 OkPolres Rohul 27 Juni 2020APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www