PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengalokasikan anggaran Rp481,89 miliar untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Hanya saja dari anggaran yang disiapkan untuk dana kesehatan, dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baru teralisasi Rp237,11 miliar atau 49,20 persen.

"Anggaran ini, kita sudah minta ke DPRD agar tidak dikurangi di APBD-P 2020, sehingga anggaran dari pertama sampai sekarang tidak dikurangi. Karena kita khawatir mana tahu nanti menjelang Desember 2020 masih ada peningkatan kasus," kata Gubernur Riau Syamsuar.

Syamsuar mengatakan dari anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan, paling banyak untuk dana JPS yang disalurkan ke kabupaten/kota sebesar Rp271,61 miliar.

"Dana jaringan pengaman sosial baru terealisasi 163,58 miliar atau 60,22 persen, dari total anggaran Rp271,61 miliar. Artinya ini belum semua disalurkan oleh kabupaten/kota kepada masyarakat," kata Gubri kepada CAKAPLAH.com.

Karena itu, Gubri minta kepada pemerintah kabupaten/kota se-Riau agar segera menyalurkan anggaran yang telah disiapkan Pemprov Riau untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, sesuai data yang diusulkan dan telah sesuai verifikasi.

"Ini juga sudah dicek oleh BPK, dan saya sampaikan bahwa anggaran jaringan pengamanan sosial ini sudah disampaikan ke kabupaten/kota, namun mereka ada yang belum menyalurkan secara keseluruhan. Kita tak tahu persoalan di daerah," terangnya.

"Kemarin juga ada kepala desa di Bengkalis melapor ke saya baru menerima satu kali, dan minta ke saya. Seharusnya ini meminta ke kabupaten, karena kita sudah salurkan anggaran sesuai usulan," sambungnya.

Kemudian dana kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19 Riau, sebut Gubri, saat ini masih tersedia sekitar 60 persen lebih. Dimana realisasi baru 39,69 persen atau Rp73,54 miliar dari total anggaran yang disiapkan Rp185,28 miliar.

Sedangkan dana PEN, kata Gubri, masih nol persen dari anggaran yang disiapkan Rp25 miliar. Sebab ini berkaitan dengan data calon penerima bantuan PEN.

"Kan dana PEN ini juga ada dari pusat melalui Kementerian Koperasi, yang saat ini datanya sedang divalidasi oleh BPKP. Kalau ini selesai, kami siapkan Pergub tentang kreteria UMKM yang mendapatkan bantuan PEN ini, baru uang ini (Rp25 miliar) bisa kita gulirkan," jelasnya.

"Karena kita tak mau tumpang tindih, sebab bantuan dari pusat itu Rp2,4 juta untuk UMKM. Kalau penyaluran bantuan pusat selesai, baru kita gulirkan dana Rp25 miliar itu kepada UMKM Riau. Dana PEN ini liding sektornya Disperindag dan UMKM Riau," tukasnya.