Rahmad Rahim
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Besok, Rabu (31/5/2017) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melakukan rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara. Rapat tersebut membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang semuanya berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau.
Informasi ini disampaikan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim kepada CAKAPLAH.com, Selasa (30/5/2017) di Kantor Gubernur Riau.
"Permuannya besok (Rabu,red). Yang diundang itu kementerian lembaga, dan dari daerah Pak gubernur Riau, Sekdaprov Riau, termasuk saya Kepala Bappeda," kata Rahmad Rahim.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Riau akan menyampai permintaan kepada Presiden untuk memfasilitasi penyelesaian percepatan RTRW.
Pemprov juga minta Presiden untuk mempertemukan kementerian lembaga terkait, termasuk Pansus RTRW guna mencari solusi.
"Dulu rel kereta api bermasalah dengan radar TNI AU dan sudah selesai. Karena sudah selesai tentu ada penetapan lokasi berdasarkan RTRW. Jadi itu yang akan kita sampaikan ke Presiden," ujarnya.
"Yang terpenting bagi kita, RTRW disahkan dan investasi banyak masuk, sehingga tingkat pertumbuhan di Riau naik," sambungnya.
Tapi sebelumnya, lanjut Rahmad Rahim, Pemprov Riau minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjuk yang mana saja kawasan hutan di Riau itu. Kemudian mengeluarkan desa lama dari kawasan hutan.
"Kita tak mau finalisasinya terus-terusan. Kita minta Surat Keputusan (SK) nya satu saja, sehingga SK lama bisa dibatalkan. Kemudian di SK baru tolong juga 142 desa milik masyarakat Melayu dikeluarkan, karena belum ada hutan masyarakat sudah ada di sana," ungkapnya.
Menurutnya, kalau RTRW sudah disahkan listrik 500 kva jalan, jalan tol jalan, rel kerta api jalan. Termasuk nanti investasi-invatasi yang tertunda di perizinan bisa direkomendasi. Karena salah satu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan investasi, sebab migas dan sawit turun.
"Saya yakin kalau RTRW selesai, investasi akan masuk dan perumbuhan ekonomi bisa dijaga diatas 6 persen. Karena kita sudah berupaya kemana-mana, kementerian lembaga dan DPRD sudah, sampai ke KPK juga sudah dilakukan," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan |