PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru M Noer MBS dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama (Komut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru. Tak terima dicopot mantan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru itu mensomasi Walikota Firdaus.

Pemberhentian M Noer dari Komut BPR berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober lalu.

Menanggapi hal ini, DPRD Kota Pekanbaru meminta agar M Noer mengikut peraturan yang ada. Dan bukan melayangkan somsi kepada Walikota.

"Harusnya aturan itu diikuti, karena jangan sampai itu nanti menjadi masalah dari sisi hukum," cakap Muhammad Sabarudi, Jumat (22/10/2020).

Terkait dengan M Noer yang melayangkan somasi kepada Walikota, Sabarudi mengatakan hal tersebut adalah hak individu setiap orang.

"Karena itu hak masing-masing nanti kita lihat perkembangannya seperi apa, yang jelas ini harus sesuai dengan yang berlaku, ini harus menjadi pembelajaran ke depannya," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Walikota menyebut, semua yang dijalankan sudah sesuai dengan regulasi. Pencopotan M Noer MBS bukan soal suka dan tidak suka. "Kalau tidak suka tentu dari awal kita tidak kasi dia," kata Walikota, Rabu (21/10/2020).

Intinya, kata Walikota, bagaimana Pemerintah Kota (Pemko) meningkatkan kinerja. Tentu kinerja kolektif, bukan kinerja perorangan. Sebagai Kepala daerah, lanjutnya, pemilik saham, atas tim yang bekerja, baik direksi mau pun juga komisaris, diakuinya BPR Pekanbaru sudah ada perkembangan bagus.

"OJK (Otomatis Jasa Keuangan) juga ingatkan pemerintah kota. Pejabat Pelayanan publik tidak dibenarkan memangku jabatan komut. Tengok aturannya baik undang-undang mau pun peraturan pemerintah. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik itu termasuk di antaranya pelayanan kesehatan," jelasnya.

Selain itu, kata dia, Pendidikan juga merupakan pelayanan publik. Kalau Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) posisinya seperti itu juga, lanjutnya, berarti dia harus meninggalkan jabatan di komut.

Artinya, apa yang ditindaklanjuti pemko semua sebagai percepatan agar mampu untuk bersama bersinergi menggerakkan ekonomi. Semua harus serba cepat, agar tidak terjadi gangguan, pergerakan pembangunan ekonomi maka Pemko tindaklanjuti segera apa yang diingatkan OJK.

"Kita harus segera respon, tingkatkan kinerja. Somasi? biasa itu," kata Walikota sembari tertawa.