PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Provinsi Riau Abdul Wahid mengatakan sulit untuk merealisasikan pembangunan fly over (jembatan layang) ataupun underpass di persimpangan jalan Tuanku Tambusai - Soekarno Hatta, Pekanbaru.

Hal ini disebabkan karena pembangunan pusat perbelanjaan (mal) di persimpangan SKA tersebut terlalu mepet ke jalan.

Saat ini ada mal yang berdiri di simpang empat tersebut yakni Mal SKA, Transmart Pekanbaru dan yang sedang dibangun Living Word. Akibatnya terjadi kemacetan panjang pada jam-jam tertentu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau pernah mewacanakan pembangunan fly over atau underpass guna mengurangi kemacetan di persimpangan tersebut. Namun menurut Anggota Komisi D DPRD Riau Abdul Wahid, hal itu semakin sulit diwujudkan setelah Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan izin untuk mendirikan mal di daerah tersebut.

"Inilah yang menurut saya tidak konsisten. Perencanaan awal sudah dibuat untuk fly over, tapi izin mall tetap dikeluarkan. Seharusnya tidak diberikan izin pendirian Living Word di daerah itu," terang Abdul Wahid.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, untuk pembangunan jembatan layang (fly over) akan memakan median jalan yang banyak. Sementara lahan yang ada tengah dibangun mal.

Sedangkan untuk underpass meski tidak banyak menggunakan median jalan, akan tetapi harus memiliki drainase yang baik. "Karena underpass itu utamanya pompa, dan harus ada pembuangannya. Tapi lihatlah di Simpang Arengka itu drainasenya tenggelam banjir, kalau begitu ketika hari hujan underpass tidak akan bisa dilewati," cakapnya lagi.

Ditanya mengenai izin pembangunan Living Word tersebut dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru dan seakan tidak ada koordinasi dengan Pemrov Riau yang akan membangun fly over, Wahid mengatakan hal tersebut terjadi karena lemahnya Pemerintah Provinsi Riau.

"Inilah lemahnya kita, membangun tanpa perencanaan holistik,  maksudnya segala sesuatu itu provinsi sampaikan kabupaten/kota,  selanjutnya dari kota, apapun yng mau dilakukannya, kan ada verivikasi APBD, ada tata ruang dan segala macam, ada aturan," tutur Wahid.

Lebih lanjut, ia mengatakan bukannya anti akan pembangunan, tapi harus jelas dan dipikirkan matang-matang tata kelolanya.

"Living Word silahkan berdiri, tapi tidak harus sedekat itu dengan jalan, kan bisa agak mundur sedikit," tutupnya.