PEKANBARU (CAKAPLAH) - Puluhan kontraktor yang merupakan rekanan kerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Ciptada), yang mengerjakan proyek pokok pikiran dewan atau aspirasi anggota DPRD Riau, mendatangi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAD) Riau, Rabu (4/1/2017).
Mereka meminta kejelasan tentang pembayaran pekerjaan mereka yang telah rampung 100 persen. Namun dari pihak Pemprov Riau belum membayarkan hasil pekerjaan mereka, dengan alasan keterlamabatan administrasi APBD tanggal 31 Desember 2016.
Salah seorang perwakilan Kontraktor, Jasromi, mengatakan, mereka merasa resah karena belum terbayarnya hasil pengerjaan mereka yang telah selesai. Ada ratusan proyek di Dinas Ciptada yang dikerjakan mereka tidak bisa dibayarkan.
"Pekerjaan kami selesai 100 persen, tapi sampai detik ini belum ada kepastian pembayaran. Kami yang belum terbayar merasa resah karena hak kami belum keluar kewajiban sudah ditunaikan. Dari pagi kami disuruh membawa berkas ke biro keuangan sampai detik ini, tidak ada kejelasan," tegas Jasromi, yang memiliki 4 proyek Penunjukan Langsung (PL) di Rokan Hilir.
Dikatakan Jasromi, rata-rata proyek yang dikerjakan mereka merupakan proyek PL dari aspirasi Dewan Provinsi. Seperti penerjaan jalan, semenisasi yang mencapai 80 persen. Dan pengerjaan mereka tersebut menggunakan dana awal sendiri, tanpa ada uang muka dari Pemerintah.
"Yang kami sayangkan itu, administrasi yang kami antarkan ke keuangan pada tanggal 31 Desember malam tidak diterima dengan alasan terlalu banyak pekerjaan mereka dan menumpuk. Dan tidak ada toleransi dari mereka. Dan ada pula berkas kami yang diantar awal Desember tapi tidak juga ada yang selesai," tegasnya lagi.
"Kami berharap bisa dipenuhi hasil kerja kami. Kami sadar mereka banyak kerja tapi kami tetap meminta hak kami dibayarkan," harapnya.*
Penulis | : | Ck3 |
Editor | : | Bhimo |
Kategori | : | Kota Pekanbaru, Riau, Peristiwa |