Jakarta (CAKAPLAH) - Jelang kedatangan kloter pertama vaksin corona (Covid-19) yang kerap digaungkan pemerintah, sekitar 26,6 persen masyarakat belum memutuskan untuk menerima atau tidak penggunaan vaksin tersebut.

Data itu berdasarkan survei Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan data survei.

"Survei Kemenkes dengan ITAGI, 64,8 persen mau imunisasi vaksin Covid-19, sementara 7,6 persen menolak dan 26,6 persen belum tahu, masih bingung," kata Ketua ITAGI, Sri Rezeki Hadinegoro dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring pada Sabtu (31/10/2020).

Sri menyatakan masyarakat memiliki beberapa alasan enggan imunisasi vaksin, salah satunya terkait efektivitas vaksin. Saat ini pun, kata dia, masih banyak disinformasi tentang vaksin yang beredar di masyarakat.

Menurut dia, hasil survei ini perlu ditindaklanjuti pemerintah dengan memberi edukasi dan penjelasan terkait penggunaan vaksin di masa pandemi.

"Bisa saja kita diamkan saja untuk herd immunity, tapi itu tidak mungkin karena disiplin jaga jarak tidak tercapai. Apa kita harus tunggu semua sakit? Kalau harus masuk ICU meninggal, dokter kalang kabut," kata dia.

Sri lantas menjabarkan bahwa proses vaksinasi ini memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit, misalnya saja campak, difteri, polio, rubella, dan beberapa penyakit lain.

"Imunisasi atau vaksinasi juga bisa memutus transmisi penyakit menular. Sebanyak 80 persen hingga 95 persen mencegah penyakit menular," ucapnya.

Saat ini pemerintah tengah gencar menyuarakan soal pengadaan vaksin Covid-19 yang ditargetkan bakal tersedia mulai awal tahun depan.

Vaksin ini, dipercayai oleh Pemerintah dapat membendung situasi pandemi virus Covid-19 yang sudah berjalan hingga lebih tujuh bulan di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyebut vaksin sebagai game changer. "Vaksin akan menjadi 'game changer' dalam perang melawan pandemi. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan semua negara memiliki akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau," kata Jokowi dalam pidatonya perdananya di Sidang Umum PBB, Rabu (23/9/2020).

Berbagai jenis vaksin yang diproduksi sejumlah negara siap didatangkan ke Indonesia, yakni Cansino, G42 atau Sinopharm hingga Sinovac.

Regulasi vaksinasi sedang disiapkan, demikian pula simulasi imunisasi telah berlangsung di Depok, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah diminta menyiapkan langkah untuk proses sertifikasi halal.

Jokowi pun mewanti-wanti jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik terkait kebijakan vaksin corona. Ia tak ingin masyarakat gaduh seperti terjadi dalam proses pembahasan dan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi (19/10) lalu.