(CAKAPLAH) - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara memastikan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melanjutkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak pandemi pada tahun 2021, sepanjang Januari-Juni 2021. Kebijakan ini dilakukan setelah mempertimbangkan, dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda tahun depan.

“BST akan dilanjutkan selama enam bulan, yakni Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” katanya, di Jakarta, Minggu (1/11/2020).

BST 2021 akan menjangkau 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan indeks Rp 200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun.

Juliari mengakui, program bansos 2021 tidak akan semasif tahun ini. Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap, dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Rencananya, bansos tahun depan tidak semasif tahun ini, karena fokus pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yaitu adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan mengadakan vaksin,” katanya.

“Program vaksinasi ini sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” kata mantan anggota DPR ini.

Bansos lain seperti Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lain-lain, lanjut Juliari, untuk sementara tidak akan dilanjutkan tahun depan. Namun dia mengatakan, hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan presiden.

Meskipun demikian, bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal tahun depan. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.

“Untuk Program PKH tetap berjalan dengan normal,” katanya.

PKH tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp 30,4 triliun, kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp 44,7 triliun.

Konsolidasi program perlindungan sosial dari Kemensos dilakukan dengan pertimbangan. Pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian pada tahun 2021, diantaranya bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.