Jumat, 27 November 2020

Breaking News

  • PAN Tolak Rencana Gubernur Riau Ngutang untuk Infrastruktur   ●   
  • Walikota Minta Dinas PUPR Gesa Pengerjaan Komplek Perkantoran Tenayan Raya   ●   
  • KUA-PPAS APBD Provinsi Riau 2021 Disepakati Rp9,032 Triliun   ●   
  • KUA-PPAS APBD Provinsi Riau 2021 Disepakati Rp9,032 Triliun   ●   
  • Terdampak Covid-19, Realisasi Retribusi KIR di Pekanbaru Menurun   ●   
  • BEM UIR Siap Kawal Kedatangan Habib Rizieq ke Riau   ●   
  • Pemko Pekanbaru Ingatkan Pelaku Usaha Tetap Patuhi Protokol Kesehatan   ●   
  • Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo Wafat   ●   
  • Sekolah Tatap Muka di Pekanbaru akan Dimulai Awal 2021   ●   
  • DPR Sebut 5 Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Akibat Karhutla
Yamaha 25 November 2020

CAKAP RAKYAT:
DPRD: Lembaga 1/2 Legislatif?
Selasa, 03 November 2020 15:26 WIB
DPRD: Lembaga 1/2 Legislatif?
Rahmad Rahim

Suatu hari di pertengahan Juni 2020, di Gedung DPRD Provinsi Riau saya berdiskusi dengan salah satu pimpinan DPRD terkait Policy Paper yang sedang saya susun untuk memenuhi persyaratan Bappenas, terkait uji kompetensi menjadi Perencana Ahli Utama. Di sela-sela diskusi, saya iseng bertanya, di regulasi mana ada yang menyatakan bahwa DPRD itu Lembaga Legislatif? Sepanjang regulasi yang saya baca, baik itu Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan DPRD adalah Lembaga Legislatif.

Selanjutnya di dalam UUD 1945 disebutkan, bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya terdapat 1 lembaga legislatif, yaitu DPR RI. Merujuk kepada Pasal (322) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3, Hak Anggota DPRD (Provinsi) adalah sebagai berikut: (a) mengajukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi; (b) mengajukan pertanyaan; (c) menyampaikan usul dan pendapat; (d) memilih dan dipilih; (e) membela diri; (f) imunitas; (g) mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; (h) protokoler; dan (i) keuangan dan administratif.

Jika dikembalikan kepada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa Legislatif itu adalah membuat Undang-Undang, maka kewenangan ini secara murni hanya dimiliki oleh Lembaga DPR RI, bukan DPRD. DPRD tidak bisa berdiri sendiri dalam menetapkan regulasi, kecuali bersama sama Pemerintah Daerah.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (1) ayat 4 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada Pasal 95 ayat (1) dinyatakan DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat, untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran dan Pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan Kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Fungsi Anggota DPRD tercantum pada Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: (a) Pembentukan Perda Provinsi; (b) Anggaran; dan (c) Pengawasan. Selanjutnya pada Pasal 97 disebutkan bahwa Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf (a) dilaksanakan dengan cara: (1) membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi; (2) mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan (3) menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur. Didalam Pasal (97) ini kembali dipertegas bahwa berbagai produk regulasi daerah, baik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah maupun insiatif DPRD, tidak bisa hanya sepihak diputuskan oleh DPRD, melainkan harus dikonsultasikan, dikoordinasikan dan dibahas bersama sama Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 98 Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi, DPRD Provinsi melakukan koordinasi dengan Gubernur. Hal ini yang juga membedakan “Legislatif” nya DPRD dengan DPR.

Menurut Sunanda Haizel Fitri (UNRI, 2015), Jika DPRD dikatakan sebagai legislatif tidaklah tepat, sebab DPRD bukanlah lembaga mutlak yang memiliki kekuasaan lembaga legislatif seperti DPR RI. Dalam ciri-ciri Negara Kesatuan telah disebutkan bahwa hanya terdapat Pemerintah Pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar negeri, terdapat satu Undang-Undang Dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara, terdapat satu Kepala Negara atau Pemerintahan dan terdapat satu badan perwakilan rakyat yaitu DPR RI. Akan tetapi pada kenyataannya di daerah, DPRD memiliki fungsi yang sama seperti DPR-RI. Inilah yang menjadi polemik saat ini. Jika merujuk kepada Undang-Udang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerapan kedudukan DPRD bukanlah sebagai eksekutif maupun legislatif, melainkan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta membantu Kepala Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang No.: 23 Tahun 2014.

Selanjutnya Andi Sandi (2019), dalam penelitiannya menyimpulkan DPRD apabila ditelaah dalam konsep trias politika merupakan lembaga legislatif tapi tidak penuh. Dikatakan lembaga legislatif karena diberikannya kewenangan kepada DPRD untuk membuat produk hukum, dan juga mekanisme pengisian jabatannya yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung, dan menjadi legislatif tidak penuh karena fungsi pokok dari sebuah lembaga perwakilan tidak diberikan secara penuh. Kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak di sebutkan secara tegas, peranan DPRD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, membuat produk hukum, dan menjalankan fungsi anggaran di daerah. Berdasarkan kedudukan dan peranannya, maka konsekuensi hukum terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah kekaburan antara DPRD sebagai lembaga eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif, dan hal tersebut bermuara pada lemahnya beberapa fungsi yang dimiliki oleh DPRD.

DPRD, Perencana Pembangunan Daerah Sesungguhnya

Dimana peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah? Hal ini dapat dilihat dari Pasal 264 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Artinya peran DPRD sangat menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang (25 Tahun) dan bersama-sama Kepala Daerah menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah (5 Tahun). Tanpa 2 (dua) dokumen tersebut, mustahil pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir, sedangkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Selanjutnya pada Pasal (272) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk 5 tahun.

Dalam hal perencanaan pembangunan jangka pendek 1 tahun, atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Walaupun RKPD sesuai regulasi ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada), namun Peran DPRD dalam penyusunan RKPD sesungguhnya telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pada Pasal (77) yang menyebutkan bahwa Rancangan Awal (Ranwal) RKPD sudah memuat penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan demikian, pada awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah, DPRD seharusnya sudah terlibat secara aktif, terutama dalam menyampaikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat pada saat reses. Mencermati keterlibatan DPRD di dalam perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, maka sulit untuk mengatakan bahwa DPRD adalah sebuah lembaga Legislatif murni. Lebih tepat menyatakan bahwa DPRD adalah Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesungguhnya.

Jika melihat keterlibatan DPRD dari awal proses perencanaan pembangunan daerah, maka menjadi keniscayaan untuk mereformulasi kembali berbagai regulasi yang mengatur sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan, terutama perencanaan pembangunan tahunan daerah yang ada saat ini. Dokumen perencanaan RKPD yang disusun “sendiri” oleh Pemerintah Daerah selama ini tidak disertai dengan alokasi pendanaan yang pasti, sehingga pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DRPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sering berlarut-larut dan tidak efektif. Oleh sebab itu, untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka menurut hemat kami penyusunan RKPD dan KUA-PPAS perlu dilakukan secara sinergi dan paralel, mulai dari Rancangan Awal hingga Rancangan Akhir RKPD. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal (2) Ayat 4 Butir (c) yang menyatakan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran”. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD seharusnya disertai pula dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD. Dengan demikian, Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD benar-benar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Nota Keuangan tentang RAPBD. Hal ini sesuai pula dengan amanah Undang-Undang (UU) No. 25 tentang SPPN Pasal 25 Ayat (2) yang menyatakan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Penulis : Rahmad Rahim, Perencana Utama – Bappedalitbang Provinsi Riau
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Politik, Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Selasa, 24 November 2020 12:02 WIB
UMKM Dan Koperasi Kunci Pemulihan Ekonomi
Selasa, 10 November 2020 08:01 WIB
Melestarikan Warisan Pahlawan
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:03 WIB
Perlukah Merivisi RPJMD?
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Kamis, 18 Juni 2020 19:18 WIB
Indonesia Darurat Implementasi Pancasila
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Senin, 26 Oktober 2020 22:31 WIB
Komoditi Kelapa Sawit Sebagai Sumber PAD Riau
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Sabtu, 17 Oktober 2020 08:54 WIB
Hati-Hati Berinvestasi
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Senin, 10 Agustus 2020 14:23 WIB
Tanggapan Pidato Gubri pada HUT ke-63 Riau
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Jum'at, 22 Mei 2020 12:08 WIB
Wabah yang Berujung Pasrah
Sabtu, 11 April 2020 08:24 WIB
Kampanye #JanganMudik
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Kamis, 06 Agustus 2020 17:01 WIB
New Normal, New Life Style
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal
Kamis, 20 Februari 2020 13:51 WIB
Menunggu Ketepatan Respon Policy
Minggu, 30 Agustus 2020 19:02 WIB
Malaysia dan Hari Kemerdekaan
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 27 November 2020
Perubahan Data Kependudukan Imbas Pemekaran, DPRD Ingatkan Jangan Persulit Warga
Jumat, 27 November 2020
Selain Harus Hadapi Corona, Warga Pekanbaru Juga Dihantui DBD
Jumat, 27 November 2020
Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, ICS Gelar Open House
Jumat, 27 November 2020
KLHK Raih Penilaian Badan Publik Informatif

Serantau lainnya ...
Senin, 09 November 2020
KD Tea & Coffee House, Tempat Ngeteh Asik di Pekanbaru
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 25 November 2020
Yudisium XI, Direktur Pascasarjana Unilak Beri Penghargaan ke Pemuncak
Rabu, 25 November 2020
Tingkatkan Kompetensi, 80 Mahasiswa Penerima Bidik Misi Ikuti Pembinaan Mutu Akademik
Kamis, 05 November 2020
UIR Wisuda 1.495 Mahasiswa Secara Daring, Lusi Eka Raih IPK Pemuncak 3,92
Senin, 26 Oktober 2020
Rektor Unilak Lantik Pejabatnya Secara Virtual, Ini Nama-nama yang Dilantik

Kampus lainnya ...

Protokol Kesehatan 11 November 2020
Terpopuler

01

Selasa, 24 November 2020 17:23 WIB
Ketua FPI Pekanbaru Dijemput Polisi Subuh Tadi
Duka cita Haidir Anwar Tanjung
Foto
Dapo Kanisya September 2020
RAPP - APRIL HUT Pelalawan Siak Kuansing 12 Oktober 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Hari Jadi Rohul dari Polres Rohul 12 Oktober 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
HUT Siak - BSP 12 Oktober 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
HUT Kabupaten Pelalawan - BSP 12 Oktober 2020
Kamis, 26 November 2020
Ustaz Abdul Somad Launching "SPBU" Bersama YTWU
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT

Religi lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Indeks Berita
FunBike New Normal 12 Oktober 2020NasDem 30 September 2020BSP Hut Riau ke-63APRIL RAPP HUT RI 75BOB PT BSP HUT RI 75APRIL RAPP HUT Riau ke-36Unilak Juli 2020Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 OkPolres Rohul 27 Juni 2020APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPPRAPP Idul Fitri 1441 / 2020
www www