Beberapa waktu lalu, muncul ide dari saudara Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk membuka pasar offline bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah (UMKM) khususnya di perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau (Cakaplah, 3/11/2020). Tujuannya jelas untuk menggerakkan perekonomian di masa pendemi Covid-19.

Harapan Gubri, pegawai Pemprov Riau bisa membantu dengan membeli produk yang dijual UMKM. Pendekatannya memakai Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dilakukan hari Kamis selama 1 bulan masa percobaan. Mengemukanya ide ini di satu sisi patut diapresiasi. Namun di sisi lain tentu tak bisa berharap banyak untuk membantu pemulihan ekonomi daerah. Setidaknya ikhtiar sudah tampak. Namun, dengan kapasitas Pemprov layak berharap ada narasi lebih besar.

Memang, Pemda dihadapkan pada situasi dan kondisi yang ekstrim. Untuk itu perlu siasat dan strategi dengan semangat yang ektrim pula membangkitkan -atau minimal menyelamatkan- perekonomian daerah. Di tingkat nasional, pemerintah pusat mengguyur lewat berbagai insentif dan alokasi anggaran untuk memotivasi Pemda. Termasuk kali ini menyinggung insentif guna memulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mana ada dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun bagi pelaku pariwisata dan Pemda. Walau jumlahnya cukup terbatas tak apalah.

Tujuan utama hibah tadi untuk membantu Pemda, industri hotel dan restoran yang mengalami gangguan finansial dan keperluan recovery. Adapun jangka waktu pelaksanaan kegiatan hingga Desember 2020, diberikan kepada daerah dengan kriteria PHPR minimal 15 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019, 10 destinasi super prioritas, 5 destinasi pariwisata prioritas, destinasi branding dan 100 Calendar Of Event (COE). Untuk Riau, Tour de Siak tercatat masuk COE dan even Pacu Jalur masuk COE pada 2017, 2018 dan 2019.

Program tadi membawa secercah asa bagi Riau yang sektor pariwisatanya ikut terdampak. Menurut data Dinas Pariwisata Provinsi Riau, sejak pandemi melanda pengelola objek wisata di 12 Kabupaten/Kota di Riau merugi hingga Rp 7 miliar sampai pertengahan tahun 2020. Kerugian akibat menurunnya kunjungan ke Riau yang berimbas ke sektor lain terutama ke sektor perhotelan dan penginapan serta UMKM terkait. Bahkan hingga kini Pemprov Riau melalui Dinas Pariwisata masih menerima banyak pengajuan pembatalan pelaksanaan even pariwisata di tiga Kabupaten/Kota, sebut saja diantaranya Pacu Jalur di Kabupaten Kuansing dan Perang Air di Kabupaten Meranti. Ada juga even besar yang masih wait and see seperti Tour de Siak, dan Dragon Boat di Kabupaten Kampar. Semula even-even tadi bisa menghadirkan ribuan orang, baik masyarakat di daerah maupun wisatawan luar negeri.

Berbenah untuk Berkompetisi

Meskipun dalam kegalauan tingkat tinggi, masih ada peluang pulih bahkan bangkit. Asal bersungguh-sungguh berbenah. Sebagaimana diketahui pandemi membawa perubahan radikal penyelenggaraan kehidupan dari pola lama ke pola baru. Hikmahnya, sekarang tingkat kepedulian terhadap aspek kebersihan dan kesehatan serta kualitas manusia lebih tinggi. Hal sama berlaku di sektor pariwisata dan UMKM. Makanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama lembaga terkait sejak Agustus 2020 sudah memulai program sertifikasi Cleanliness, Healt, Safety, And Environmental Sutainability (CHSE) sektor parekraf. Sertifikasi dibuat untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, berbekal anggaran sebesar Rp 119 miliar untuk program sertifikasi CHSE gratis bagi industri pariwisata di 34 provinsi di Indonesia. Pemprov Riau sendiri juga telah menyambut dengan Gerakan Bersih, Indah, Sehat dan Aman (BISA). Menurut Gubri, gerakan tersebut guna menghadapi tatanan kehidupan baru, dengan konsep padat karya melibatkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan destinasi pariwisata. Taman Wisata Alam Mayang Kota Pekanbaru termasuk salah satu destinasi yang sudah mendapat sertifikasi CHSE.

Namun PR Pemprov Riau sangat banyak. Di saat yang sama provinsi lain lebih gigih memulihkan sektor pariwisata dan UMKM mereka. Riau makin berat sebab masih berada di peringkat tertinggi penambahan kasus corona. Maka tantangan yang dihadapi praktis berkali lipat. Oleh karena itu Kepala Daerah dituntut gaspol, memotivasi dan menuntut komitmen jajarannya agar serius bekerja. Sejauh ini sinergitas sektoral antara OPD di Pemprov Riau dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota se Riau masih amburadul. Dengan insentif yang disediakan oleh pemerintah pusat sebagai reward atas kinerja, maka keseriusan Pemprov Riau untuk berbenah adalah bukti keberanian berkompetisi dengan Pemda lain. Khususnya dalam konteks hibah sektor pariwisata dan UMKM. Kami di kelembagaan legislatif selalu support. Tapi sering kecewa ketika Pemprov Riau selalu saja kehilangan momentum yang menyebabkan hilangnya peluang untuk menambah “amunisi” anggaran. Contohnya saja Dana Insentif Daerah (DID) tambahan penanganan pandemi Covid-19, Riau malah tak masuk 5 provinsi di Sumatera yang berhak menerima.

Tak ada opsi untuk membuat Riau aman dan nyaman dalam kondisi sekarang selain menangani akar masalahnya: bagaimana memenuhi standar ideal penanganan kesehatan berikut perlindungan hak mendasar warga yang rentan. Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kelurahan, Bankeu kepada pemerintah kabupaten/kota dan bantuan lain dalam rangka penanganan wabah dan agenda pemulihan ekonomi harus digesa realisasinya. Karena ini kunci mengatasi persoalan. Kepala Daerah diminta terbuka dan berkomunikasi dua arah agar didapat perspektif holistik. Tidak bisa andalkan kacamata sendiri. Bisa dengan memperkuat kemitraan dengan lembaga DPRD Riau sebagai representasi masyarakat di daerah dan elemen masyarakat sendiri. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota dapat diidentifikasi dengan baik. Terakhir, pemulihan pariwisata dan perekonomian daerah memang diperlukan. Tetapi jangan abai masalah utama. Riau saat ini seumpama orang dalam keadaan sakit, percuma memoles wajah dengan beragam kosmetik agar tak tampak pucat, jika tubuhnya yang sakit belum disembuhkan.