PEKANBARU (CAKAPLAH) - PT Perkebunan Nusantara V kembali meraih sertifikat budidaya dan pengelolaan perkebunan sawit yang lestari tingkat internasional.

Kali ini, tiga sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berhasil didapatkan perusahaan perkebunan negara tersebut untuk tiga unit pabrik kelapa sawit dan tiga kebun inti perusahaan yang ada di Riau.

"Ini merupakan kado indah di akhir tahun 2020 yang menantang akibat pandemi, serta menjadi penambah semangat kami untuk mengarungi tahun-tahun mendatang. Dan tentu saja, pencapaian ini menunjukkan komitmen PTPN V sebagai produsen CPO yang bertanggung jawab," kata CEO PTPN V Jatmiko K Santosa dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Rabu (4/11/2020).

Untuk diketahui enam Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 1 Pabrik Inti Sawit PTPN V telah mengantongi sertifikat RSPO. Kali ini, sertifikat RSPO diberikan PKS Tanah Putih dan kebun inti seluas 2.040,18 di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Selanjutnya PKS Sei Garo serta hamparan kebun sawitnya seluas 3.271 hektare di kabupaten Kampar, serta PKS dan kebun inti Sei Pagar seluas 2.856,84 hektare, juga di Kabupaten Kampar.

"Tiga PKS dan kebun inti pemasok Tandan Buah Segar (TBS) itu mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi internasional TUV Rheinland yang berlaku hingga 31 Oktober 2025 mendatang," ungkap Jatmiko.

Kedepan, ia menargetkan seluruh pabrik sawit perusahaan yang terdiri dari 12 PKS dan 1 Pabrik Inti Sawit dapat tersertifikasi RSPO.

"Dari 12 PKS, tinggal tiga lagi yang belum tersertifikasi RSPO. Kami menargetkan seluruhnya bersertifikat RSPO di tahun 2022, sebagaimana seluruh pabrik kami telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tahun 2018," tutur Jatmiko.

PTPN V memang menasbihkan diri sebagai satu-satunya perkebunan negara yang pertama dengan seluruh PKS telah bersertifikasi ISPO. ISPO merupakan sertifikasi bersifat mandatory (wajib) yang didasarkan kepada Permentan No 11/2015. Sedangkan RSPO, walaupun bersifat voluntary (suka rela), keberadaan sertifikasi ini memberikan manfaat kompetitif bagi bisnis serta memenuhi tuntutan stakeholders terutama pasar global. Minyak sawit bersertifikasi RSPO juga memperoleh insentif tambahan sebagai salah satu keuntungan.

"Bukan hanya terbatas sebagai komoditas strategis dan prospektif untuk meningkatkan ekonomi dan mengentaskan kesenjangan di masyarakat, industri kelapa sawit juga harus berbasis lingkungan. Dan sebagai perusahaan negara, ini menjadi bukti konkrit penerapan budidaya sawit yang berkelanjutan. Kami juga harus dapat menjadi pionir untuk meningkatkan citra kelapa sawit Indonesia di pasar global, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada menguatnya harga CPO," harap Jatmiko sambil menyebutkan bahwa saat ini PTPN V juga mendorong sertifikasi RSPO untuk sawit plasma yang menjadi mitra binaan Perusahaan.

"PTPN V juga berkomitmen mendorong sertifikasi RSPO untuk kebun sawit rakyat. Saat ini ada 5 KUD mitra binaan dalam proses Gap Analysis. Insyaa Allah sertifikasinya di tahun 2021. Dengan demikian petani juga bisa mendapatkan insentif dari RSPO," lanjutnya.

Selain mendapatkan tiga sertifikasi RSPO, di waktu yang sama perusahaan juga memperoleh dua sertifikasi ISPO masing-masing untuk unit kebun PTPN V Sei Lindai seluas 3.603,49 hektare dan Kebun Sei Berlian seluas 3.932 hektare yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Riau. Kedua sertifikasi itu berlaku hingga September 2025 mendatang.

Terakhir, tidak hanya RSPO dan ISPO, Jatmiko mengatakan PTPN V juga fokus menggesa sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) yang merupakan sertifikasi berstandar internasional dengan standar energi terbarukan Uni Eropa (EU Renewable Energy Directive) sebagai upaya menembus pasar ekspor Uni Eropa. Sertikasi ISCC sendiri berfokus kepada penanganan efek gas rumah kaca.

"Saat ini kita sudah mengantongi lima sertifikasi ISCC untuk lima PKS dan tujuh unit kebun. Tahun depan rencananya ada tiga PKS lagi akan memperoleh ISCC. Seluruh sertifikasi tersebut merupakan bagian komitmen PTPN V memberi manfaat bagi sosial masyarakat dan lingkungan melalui beragam kriteria yang ketat mulai dari budidaya tanaman, lingkungan, masyarakat, tenaga kerja, hingga legalitas dalam menjalankan bisnis perusahaan," ujarnya.