(CAKAPLAH) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay meminta pemerintah mendengar dan memperhatikan saran serta masukan dari beberapa organisasi profesi dokter terkait dengan rencana pelaksanaan vaksin virus corona (Covid-19) di Indonesia pada Desember 2020 mendatang.

Ia mengatakan organisasi profesi dokter telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan pemberian vaksin secara massal kepada masyarakat. Selain itu, harus pula menjamin keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin lebih dahulu.

"Papdi [Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia], PDPI [Perhimpunan Dokter Paru Indonesia], dan IDI [Ikatan Dokter Indonesia] tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/11).

Ketua DPP PAN itu juga meminta pemerintah mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain, seperti di Brasil yang dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin CoronaVac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech. Penghentian itu dilakukan karena Brasil menemukan insiden merugikan yang melibatkan sukarelawan vaksin.

Saleh mengatakan hal tersebut penting untuk dicermati. Bahkan, lanjutnya, informasi soal penghentian uji klinis vaksin CoronaVac harus digali lebih dalam.

"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan," ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh mempertanyakan kesiapan kajian pemerintah yang menjadwalkan pemberian vaksin pada Desember 2020 mendatang.

"Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah," katanya.

Untuk diketahui PT Bio Farma (Persero) menyebut kandidat vaksin Covid-19 yang bakal digunakan pemerintah sesuai rencana vaksinasi pekan ketiga Desember mendatang adalah kandidat vaksin import yang dikembangkan perusahaan biofarmasi China, Sinovac.

Kendati demikian, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menegaskan vaksin impor yang tidak dilakukan uji klinis populasi Indonesia ini harus sudah terbukti keamanan dan efikasinya melalui lampu hijau Emergency Use Authorizatiob (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.

"Yang Desember nanti akan menggunakan impor vaksin jadi dari Sinovac. Tapi itu nanti juga akan di-approved dulu oleh BPOM," kata Honesti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/11).

Sedangkan kandidat vaksin Sinovac yang tengah dilakukan uji klinis fase tiga di Bandung, Jawa Barat masih belum rampung. Tim riset yang berasal dari Fakultas Kedokteran Unpad itu baru akan memberikan laporan perdana ke BPOM paling tidak pada akhir Desember mendatang.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuturkan Indonesia masih menghadapi kendala terkait vaksin Covid-19, Sinovac.

Adapun salah satu kendala yang dihadapi Indonesia sekarang, kata Moeldoko ialah terkait perbedaan suhu yang berdampak pada vaksin.

"Untuk daerah-daerah seperti kita ini sepertinya akan menghadapi kesulitan karena itu (vaksin) dinginnya harus melalui temperatur sehingga nanti pada saat distribusi dari satu wilayah ke wilayah lain akan menghadapi masalah," kata Moeldoko dalam rekaman suara yang diterima, Kamis (12/11).

Atas dasar alasan itu, Moeldoko mengatakan pemerintah masih berusaha untuk mencari jalan keluar terkait vaksin tersebut. Pemerintah, kata dia, akan terus berusaha untuk menyediakan vaksin bagi masyarakat.