PELALAWAN (CAKAPLAH) - Pilkada serentak 2020 tinggal 18 hari lagi. Suhu politik terasa semakin memanas, angka pelanggaran semakin meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini menjadi dasar munculnya semangat bersama 19 Organisasi Masyarakat dalam mendeklarasikan gerakan anti money politic.

Organisasi yang melaksanakan deklarasi yaitu Lembaga Adat Melayu Riau, Pemuda Muhammadiyah Riau, GP Ansor Riau, BADKO HMI Riau, KNPI Riau, Pemuda Pancasila, Koordinator Wilayah 13 GMKI, IMM Riau, Pagar Nusa Riau, PSHT Riau, Koordinator BEM se-Riau, PKC PMII Riau Kepri, KAMMI Riau, PWI Riau, FKDM Riau, BMRB Riau, FPK Riau, GMNI Riau dan PMKRI.

Deklarasi dibacakan dan ditandatangani di depan Ketua Bawaslu Riau, Wakapolda dan Forkompimda. Sabtu (21/11/2020), di Balai Seminai Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Deklarasi ini menandai meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pilkada di Riau.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan berharap dengan deklarasi ini partisipasi masyarakat meningkat dengan bersama-sama menolak money politic dan bersama-sama ikut mengawal proses Pilkada serentak di Riau.

Usai deklarasi seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan bersama-sama menandatangani pernyataan yang berisikan Tolak dan Lawan Money Politic, ikut mengawal Pilkada 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau, tidak membenarkan money politik sebagai sarana meraih simpati pemilih, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas, mendukung kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran serta menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses pemilihan kepala daerah.

“Deklarasi ini bukan hanya seremonial, namun kita semua yang telah mendeklarasikan anti money politic ini benar-benar bisa menolak money politic dan mengajak masyarakat untuk ikut menolak politik uang ini agar Pilkada yang bermarwah dapat terwujud di Provinsi Riau," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.

Rusidi menyampaikan dengan deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu Anti Money Politic ini memunculkan harapan baru yaitu Zero Money Politic di Provinsi Riau khususnya.

"Saya yakin dengan semangat bersama untuk menolak money politic oleh seluruh masyarakat, cita-cita kita untuk mewujudkan Pemilu yang berkulitas dan berintegritas dengan harapan baru zero money politic," cakapnya.

Rusidi menyadari jika pihaknya memiliki personil pengawas yang terbatas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Oleh sebab itu perlu dukungan dari masyarakat yang peduli terhadap Pemilu.

Sementara Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau Brigjend Tabana Bangun menegaskan, jika ada pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah mari sama-sama lawan, semua yang menandatangani deklarasi ini khususnya dan semua masyarakat umumnya wajib melawan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Selanjutnya, sambutan Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Jenri Salmon Ginting berharap dalam Pilkada serentak Tahun 2020 khususnya di Riau bisa lebih berkualitas dari Pemilihan-Pemilihan sebelumnya.

“Jika ada laporan Pelanggaran diharapkan dapat ditindak tegas baik oleh Pengawas Pemilu dan juga oleh Penegak Hukum,” tegas Jenri saat membacakan sambutan Gubernur Riau.

Sementara, Ketua Banser Riau, Purwaji menyampaikan, jangan sampai organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan yang mendeklarasikan anti money politic ini sampai melanggar dan diproses oleh penegak hukum karena melanggar aturan dalam Pemilihan Kepala daerah.