Jakarta (CAKAPLAH) - Kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 banyak menyisakan pertanyaan publik. Pasalnya banyak sosok ulama yang ada pada kepengurusan sebelumnya terpental. Sosok itu misalnya ditengarai dengan tidak adanya sosok yang selama ini kritis kepada pemerintah seperti Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain.

Menanggapi soal itu, salah satu sosok yang disebut yakni M Din Syamsuddin kemudian memberi tanggapan. Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2014-2020 ini kemudian melansir pernyataan terkait namanya yang disebut 'terpental' dari kepengurusan MUI yang baru tersebut.

Din dalam salah satunya menyatakan sikap itu diambil karena dirinya memang sejak awal tak bersedia masuk dalam kepengurusan MUI kembali.

Pernyataannya Din Syamsuddin selengkapnya demikian:

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan beredar luasnya berita dengan pertanyaan mengapa saya tidak masuk dalam kepengurusan MUI yang baru? Izinkan saya memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa saya tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI adalah karena saya tidak bersedia. Seandainya Tim Formatur memasukkan maka saya tidak bersedia. Sebelum Munas MUI, saya sudah sampaikan di dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 Nopember 2020 bahwa saya ingin berhenti dari keaktifan MUI.

2. Salah satu alasannya adalah saya merasa sudah terlalu lama terlibat di MUI (25 tahun) yaitu sejak 1995 sebagai Sekretaris, 2000 sebagai Sekretaris Umum, 2005-2010 sebagai Wakil Ketua Umum, 2010-2014 sebagai Wakil Ketua Umum, 2014-2015 sebagai Ketua Umum (waktu itu KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Ketua Umum), kemudian 2015-2020 sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Dalam kaitan ini saya meminta maaf kepada segenap anggota Wantim MUI yang mendukung agar saya tetap memimpin Wantim MUI.

3. Juga saya memutuskan untuk tidak menghadiri Munas MUI dan mewakilkan kepada Wakil Ketua Wantim MUI Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin untuk memberi sambutan dan menjadi formatur. Sebenarnya ada alasan, yaitu saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi Ketua Wantim MUI, dan Pengurus MUI. Saya berhusnuzhon mereka ingin berkhidmat di MUI, maka sebaiknya diberi kesempatan. Biarlah umat yang menilai dan Allah SWT yang mengganjari.

4. Bagi seorang pejuang, khususnya Pejuang Islam, perjuangan dan pengabdian untuk umat dan bangsa tidaklah terbatas dapat dilakukan hanya dalam satu lingkaran organisasi seperti MUI, tapi bisa dilakukan pada berbagai lingkaran keaktifan. Jadi tidak masuk dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu pula masuk dalam kepengurusan bukanlah hal istimewa.

Menanggapi sikap Din Syamsuddin, Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyan, Nadjamuddin Ramly, mengatakan bila mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu memang sudah merasa pengabdiannya sudah selesai di MUI. Apalagi Din Syamsuddin pun mengetahui bila Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ingin sekali menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

"Seperti Pak Din sungkan. Untuk itu dia mempersilahkan bila ada yang ingin sekali mengabdi di MUI. Pak Din tak ingin jadi penghalang," kata Nadjamudin Ramly.

Menurut Nadjamuddin, memang bila melihat prinsip MUI sebagai rumah besar umat Islam, maka kepengurusan Dewan Pimpinan MI 2020-2025 kurang mencerminkan hal tersebut. Ini karena sebagian besar kepengurusan didominasi olah salah satu Ormas Islam tertentu.

"Saya prihatin bila ada ormas Islam lain yang terpinggirkan. Mereka memang bukan ormas Islam yang bermassa besar. Seolah mereka tak dianggap penting lagi," katanya.