JAKARTA (CAKAPLAH) - Jelang libur panjang akhir tahun 2020 dan tahun baru 2021, DPR meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) segera membuat rencana kerja yang terukur untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

"Jadi mulai dari sekarang pemerintah itu sudah membuat imbauan atau rencana kerja yang terukur, gampang dipahami dan bisa ditaati oleh masyarakat yang mau berliburan, mau berpergian atau membuat acara tahun baru atau liburan panjang ini di mana tetap menaati protokol kesehatan," kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Senin (30/11/2020) di Jakarta.

Yandri meminta agar pemerintah pusat dan Pemda melakukan rapat koordinasi khusus guna mencegah terjadinya kerumunan di libur akhir tahun. Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan imbauan kepada tempat wisata untuk menyiapkan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

"Saya kira sekarang, sebaiknya pemda atau pusat ada rapat koordinasi atau imbauan khusus atau surat edaran kepada pusat-pusat tempat wisata itu. Nah di situlah kalau mau menegakkan hukum. Tidak pandang bulu dan tebang pilih," ujar Waketum PAN itu.

Hal senada juga dilontarkan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Dia meminta adanya kebijakan pengurangan hari libur akhir tahun untuk membatasi pergerakan warga.

"Sebaiknya liburan akhir tahun ini dikurangi. Liburan hanya untuk merayakan Natal dan tahun baru bagi yang merayakannya. Selebihnya, dipergunakan untuk kegiatan seperti biasa dengan protokol adaptasi kebiasaan baru atau WFH (bekerja dari rumah)," ujar Ace kepada wartawan.

Jika pergerakan warga terbatas, kata Ace, maka penyebaran Corona dapat dikendalikan. Namun, jika warga diberi kesempatan untuk mudik, ia memprediksi kasus Corona akan kembali meningkat.

"Jika liburan akhir tahun ini diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk berlibur ke tempat wisata atau pulang kampung, sebagaimana pengalaman beberapa peristiwa yang lalu, penularan COVID-19 akan semakin tinggi," imbuh Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.