PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) ke V, Sabtu (12/12/2020). Rapat tersebut membahas teknis Muktamar PPP pemilihan Ketum di tengah pandemi Covid-19.
Muktamar PPP sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau, Mursini mengatakan,
para peserta muktamar, diwajibkan untuk mengikuti swab test dan hasil swab-nya harus negatif. Hal ini, agar menghindari potensi terciptanya klaster baru dalam muktamar tersebut.
Karena Muktamar yang sebelumnya dipusatkan di satu daerah yaitu Makassar tersebut belum mendapatkan izin dari Satgas Covid, maka muktamar kali ini akan dilakukan dalam skema zonasi, dimana DPP akan membagi 10 zona dalam pelaksanaan Muktamar IX tersebut.
"Riau akan masuk dalam zona 4, bersama Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Dimana, para peserta muktamar dari tiga provinsi akan mengikuti muktamar di Padang, Sumatera Barat. Nantinya, para peserta akan terkoneksi dengan peserta muktamar lainnya dalam pertemuan virtual Zoom. Untuk palu sidang sendiri tetap akan dipegang oleh panitia di pusat muktamar, yakni Makassar," cakap Mursini.
Muktamar, kata Mursini harus segera dilakukan tak bisa ditunda lagi, Kalau ditunda, karena ini berkaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024.
Mursini menjelaskan, PPP Riau memiliki 32 suara di Muktamar yang terdiri dari DPW, DPC se-Riau dan jumlah perolehan kursi di masing-masing DPRD Kabupaten yang kursinya di angka 4 sampai 6 kursi.
"Makanya, saat ini kita membahas persiapan tersebut bersama pengurus partai tingkat kabupaten/kota. Mudah-mudahan ini tidak jadi klaster baru, ini yang akan kita persiapkan matang. Masalah IT juga sudah disiapkan DPP, karena nanti dalam pemilihan kita akan dibekali laptop oleh panitia," cakapnya lagi.
Saat ditanya kemana arah dukungan PPP se Riau di Muktamar, karena saat ini sudah ada dua calon yang mencalonkan diri, Mursini mengaku hal tersebut yang diupayakan diputuskan di Rapimwil tersebut.
"Selain teknis protokol kesehatan, soal arah dukungan PPP se Riau juga kita upayakan diputuskan di Rapimwil," tukasnya.