Ilustrasi konstruksi(SHUTTERSTOCK)
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Sejumlah kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dalam pelaksanaan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pimpinan DPD RI dengan Direksi BUMN Karya.
Rakor yang digelar di ruang rapat pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta itu dipimpin langsung Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, Selasa (15/12/2020) siang.
Tampak juga hadir dari jajaran BUMN Karya Dirut Pembangunan Perumahan, Novel Arsyad, Dirut Hutama Karya Budi Harto, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono dan sejumlah pejabat teras BUMN itu.
Pada kesempatan itu Waskita Karya meminta dukungan DPD RI agar perbankan memberi kelonggaran di masa pandemi ini mengingat beban cash flow Waskita Karya cukup berat.
“Sejak Oktober, sejumlah bank menahan fasilitas modal kerja dan SCF, sehingga kami juga kesulitan di lapangan,” ungkap Destiawan.
Dikatakan, dampak wabah pandemi virus Corona (Covid-19) membuat Waskita Karya terpaksa merevisi terget kinerja perusahaan, termasuk target pendapatan usaha dan arus kas dari aktivitas operasional.
“Target pendapatan usaha kami revisi turun 48 persen,” tambah dia.
Permasalahan lain yang dihadapi adalah kasus pembebasan lahan, terutama untuk proyek jalan tol. Termasuk hambatan dari sejumlah pemerintah daerah terkait arus suplay material. Serta izin penggunaan tanah kawasan hutan dari kementerian Lingkungan Hidup (LH).
Dalam Rakor itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta semua pihak, termasuk Pemda dan Kementerian/Lembaga, untuk sinergi dalam medukung percepatan pelaksanaan PSN.
LaNyalla mengungkapkan, bagi DPD RI percepatan PSN itu penting karena selain menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah, proyek ini juga menyerap tenaga kerja, seperti disampaikan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Karena itu, DPD RI memberikan dukungan penuh kepada Perpres No: 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang mencakup 201 proyek dan 10 program di 22 sektor, dengan total investasi Rp 4.817,7 triliun.
“Dan khusus di tahun 2021 nanti, pemerintah melalui KPPIP telah menargetkan penyelesaian 38 proyek dengan nilai investasi Rp 464,6 triliun. Dengan asumsi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 878 ribu orang,” urainya.
Untuk itu, lanjut LaNyalla, dalam Rakor itu, DPD RI ingin memastikan, BUMN Karya, yang mendapat penugasan maupun mengikuti tender Proyek Strategis Nasional, mampu berjalan on the track. Sehingga target jumlah proyek dan waktu yang dipatok pemerintah melalui KPPIP dapat terlaksana.*