Rabu, 16 Juni 2021

Breaking News

  • Tahun Ini Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia Kembali Dibatalkan   ●   
  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker
Yamaha 12 Juni 2021
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Maklumat Kapolri soal FPI Dikritik: Isu HAM hingga "Cek Kosong"
Minggu, 03 Januari 2021 08:44 WIB
Maklumat Kapolri soal FPI Dikritik: Isu HAM hingga Cek Kosong
Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) menunjukkan Maklumat Kapolri tentang larangan penyebaran konten FPI. (Foto: ANTARA/RENO ESNIR)

(CAKAPLAH) - Maklumat yang diterbitkan oleh Kapolri Jendral Pol. Idham Aziz terkait pelarangan penyebaran atribut Front Pembela Islam (FPI) di dunia maya menuai kritik dari banyak pihak. Pasalnya, ketentuan itu dianggap melanggar konstitusi dan membatasi hak asasi manusia.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur menyoroti salah satu subtansi kontroversial dalam Maklumat itu adalah larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI di media sosial yang diatur dalam poin 2d.

Menurutnya, akses terhadap konten internet merupakan hak atas informasi yang dilindungi oleh UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Oleh karenanya dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," kata Isnur.

Lebih lanjut, Isnur mengatakan Resolusi Dewan HAM 20/8 tahun 2012 turut mengatur perlindungan hak yang dimiliki setiap orang turut melekat saat mereka sedang online.

Perlindungan ini khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih.

"Resolusi itu kemudian diperkuat dengan keluarnya Resolusi 73/27 Majelis Umum PBB, pada 2018, yang mengingatkan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," kata dia.

Tak berhenti sampai di situ, Executive Director SAFEnet Damar Juniarto menilai Maklumat Kapolri poin 2d sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, bukan hanya anggota FPI saja yang terkena imbasnya, melainkan implikasinya bisa akan meluas ke anggota masyarakat lainnya.

"Kalau dibaca, yang dilarang masyarakat, bukan hanya anggota FPI sehingga implikasinya meluas. Yang dilarang bisa non-anggota FPI, akademisi, media untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI," kata dia.

Bila poin 2 Maklumat Kapolri itu dilanggar, maka berlaku Poin 3 di mana akan ada tindakan dari anggota kepolisian berdasarkan peraturan atau diskresi kepolisian.

"Apakah akan dikenakan sanksi hukum Pasal berapa dari aturan hukum yang mana? Hukumannya apa ya?" cetusnya.

Damar berharap kepolisian segera menjelaskan sanksi hukum apa yang diberikan dari masing-masing poin yang dilanggar. Ia pun khawatir Maklumat itu menjadi blank check atau cek kosong yang bisa sangat luas penafsirannya.

"Dan penerapannya oleh kepolisian dan di sini akan bergesekan dengan penghormatan atas hak asasi dari warga," kata Damar.

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut mengkritik terkait Maklumat Kapolri tersebut. Ia menegaskan Maklumat itu sangat berlebihan dan potensial membatasi hak asasi yang sudah dijamin konstitusi.

Hidayat menegaskan pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui mekanisme Undang-undang (UU), bukan melalui Maklumat.

"Namun, yang perlu dipahami adalah pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, bukan berdasarkan Maklumat Kapolri. Apalagi hirarki aturan hukum di Indonesia tidak mengenal istilah Maklumat Kapolri," kata Hidayat.

Tak hanya itu, Hidayat mengaku khawatir Maklumat Kapolri itu bisa berdampak pada pengusutan kasus penembakan 6 orang anggota FPI oleh yang kini mendapat sorotan media. Hidayat lantas mendesak agar Kapolri merevisi subtansi pada pasal 2d Maklumatnya tersebut.

"Apalagi saat ini, sejumlah media sedang aktif memberitakan dan menginvestigasi penembakan 6 anggota FPI yang menjadi perhatian luas dari publik," kata dia.

"Karena dikhawatirkan larangan itu akan berdampak kepada pengusutan tuntas dan adil terhadap kasus yamg oleh banyak pihak disebut masuk kategori pelanggaran HAM berat tersebut," lanjut Hidayat.

Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengklaim Maklumat Kapolri itu tak akan mengganggu kebebasan berekspresi maupun pers.

Pihaknya hanya menekankan agar masyarakat tak menyebarluaskan berita bohong atau hoaks yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Yang terpenting bahwa kita dengan dikeluarkannya maklumat ini, kita tidak membredel berkaitan konten pers tidak," kata Argo, di gedung Bareskrim, Jumat (1/1).

"Artinya bahwa poin 2d tersebut, selama tidak mengandung berita bohong, potensi gangguan Kamtibmas atau provokatif, mengadu domba atau perpecahan dan sara, itu tidak masalah," tandasnya.

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?

Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 08 Juni 2021
Pemerintah Diimbau Hentikan Impor Alkes, Bamsoet: Sektor Kesehatan Ini Justru Dinikmati oleh Asing
Senin, 07 Juni 2021
Soal Wawasan Kebangsaan, FPKB MPR RI: Itu Sesuatu yang Fundamental, Penting untuk Indonesia
Jumat, 28 Mei 2021
Ketua MPR RI Luncurkan Buku ke-19 Berjudul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’
Selasa, 25 Mei 2021
Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Achmad: MPR Dorong 4 Pilar Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 16 Juni 2021
Polisi Kecamatan Pangkalan Kerinci Pantau Keamanan Wilayah Binaan
Rabu, 16 Juni 2021
Bersama TNI, Polsek Teluk Meranti Awasi Pelaksanaan Vaksinisasi di Kantor Desa Pulau Muda
Rabu, 16 Juni 2021
Polsek Langgam Terus Pantau Program Kampung Tangguh
Rabu, 16 Juni 2021
Jaga Warga dari Paparan Covid-19, Polsubsektor Pelalawan Lakukan Operasi Yustisi

Serantau lainnya ...
Senin, 31 Mei 2021
Segera Diluncurkan, Biografi Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri
Minggu, 30 Mei 2021
UIR dan IAEI Riau Edukasi Pelaku Usaha di Pekanbaru tentang Konsep Laundry Syariah
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 11 Juni 2021
Perdana di Pekanbaru, Santri di Pondok Pesantren Terima Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Juni 2021
Tingkatkan SDM Daerah, PCR Lakukan Pertemuan dengan Pemkab Meranti
Selasa, 01 Juni 2021
Alumni di Meranti Dukung Dr Moris Jadi Ketua IKA Unri
Kamis, 27 Mei 2021
ISAIS UIN Suska Riau Gelar Bincang Santai, Bahas Moderasi Beragama

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Unilak 1 Juni 2021
Terpopuler
Waisak 26 Mei 2021 - APRIL
Foto
Idul Fitri 1442 BRK
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Muswil PPP 29 Mei 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Pesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021APRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www